Manado – Skandal dugaan mark-up anggaran dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) kian memanas. Publik tak lagi puas dengan klarifikasi sepihak. Seruan untuk pengawasan serius dan tindakan hukum nyata menggema di berbagai lini.
Berdasarkan penelusuran jendelasulut.com, daftar Inaproc belanja barang dan jasa di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) dinilai tidak wajar dan fantastis. Beberapa pos menjadi sorotan tajam masyarakat:
1. Kaos Kaki Rp6,9 Miliar – ‘Pemborosan di Tengah Misi Kemanusiaan’
Pengadaan 17.000 pasang kaos kaki dengan harga satuan mencapai Rp100 ribu per pasang dinilai mengada-ada. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut menyorot hal ini sebagai bentuk pemborosan yang kontradiktif dengan misi kemanusiaan program MBG.
2. Motor Listrik Rp1,2 Triliun – Kejagung Temukan Bukti Awal Penggelembungan
Dugaan mark-up nilai pengadaan 21.801 unit motor listrik mencuat. Kejaksaan Agung bahkan telah menemukan bukti awal penggelembungan anggaran di sektor ini. Anggota DPR mencurigai adanya konflik kepentingan lantaran distributor diduga milik oknum pejabat BGN.
3. Peralatan Makan ‘Rp4 Triliun’ – Transparansi Dipertanyakan
Meski BGN membantah dan menyebut realisasi hanya sekitar Rp215 miliar untuk perlengkapan dapur dan makan, angka awal Rp4 triliun yang beredar tetap menimbulkan pertanyaan besar. Publik menilai ada ketidakjelasan transparansi dan akuntabilitas sejak awal perencanaan.
4. Tablet Samsung Galaxy Tab Active 5 Rp508,4 Miliar – Selisih Harga Mencolok
Harga di e-katalog tercatat Rp17,9 juta per unit. Padahal, di pasaran perangkat serupa bisa dijumpai dengan harga Rp8-9 jutaan. Selisih hingga 100% ini menjadi pertanyaan besar: kemana aliran kelebihan anggaran tersebut?
5. Laptop & Operasional Kantor: Rp670 Miliar hingga Digitalisasi Rp3,1 Triliun
Belanja laptop mencapai Rp670 miliar, ditambah operasional kantor dan biaya sertifikasi halal Rp144,1 miliar, serta fasilitas kantor Rp149,2 miliar. Belum lagi program digitalisasi senilai Rp3,1 triliun yang belum jelas rincian manfaatnya bagi target program MBG.
—
Aparat Penegak Hukum Mulai Bergerak
Melihat sistem pengawasan yang dinilai gagal mencegah kebocoran, desakan tak hanya dialamatkan ke DPR. Publik mendorong KPK dan Kejaksaan Agung untuk segera mengambil langkah preventif tanpa menunggu kerugian negara semakin membesar.
Langkah cepat aparat penegak hukum pun mulai terlihat. Kejagung telah menggeledah kantor BGN serta menetapkan Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana beserta dua mantan wakilnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG.
Kejagung mendapati adanya intervensi terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang mengakibatkan proses pengadaan barang dan jasa tidak disusun sesuai kebutuhan riil di lapangan. Akibatnya, terjadi mark-up pada berbagai proyek.
—
Apa yang Diharapkan Publik?
Publik berharap proses hukum yang berjalan mampu mengusut tuntas aliran dana triliunan rupiah. Tidak cukup hanya penetapan tersangka. Masyarakat ingin melihat:
· Pengembalian kerugian negara secara maksimal,
· Pengungkapan pihak-pihak lain yang terlibat, termasuk distributor dan oknum pengawas internal,
· Perbaikan sistem pengadaan yang lebih transparan dan akuntabel,
· Serta jaminan tidak ada lagi celah untuk tindak pidana korupsi di program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini.
Program Makan Bergizi Gratis yang semula ditujukan untuk menyejahterakan rakyat, kini terancam tercoreng oleh praktik korupsi yang merugikan keuangan negara dan kepercayaan publik. Tindakan hukum yang tegas dan terbuka menjadi satu-satunya jalan memulihkan keadilan. (*)
