Jendelasulut.com — Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, yang menjerat enam orang, berbuntut panjang. Selain mengamankan enam tersangka yang terdiri dari aparatur sipil negara (ASN), penyelenggara negara, dan pihak swasta, KPK juga menyegel ruangan di Gedung Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Sumut di Jalan Busi, Kecamatan Medan Kota. Penyegelan ini semakin menguatkan dugaan keterlibatan proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara dalam kasus korupsi tersebut.
Informasi yang dihimpun dari berbagai sumber pada Sabtu (28/6/2025) menunjukkan gedung BBPJN yang disegel bertuliskan PJN I. Dua stiker penyegelan KPK terpampang jelas di besi pintu gedung tersebut. Suasana di sekitar gedung tampak lengang, tanpa aktivitas berarti. Kendati demikian, sejumlah truk dan alat berat masih terparkir di area tersebut, memberikan gambaran aktivitas konstruksi yang sebelumnya berlangsung.
OTT yang dilakukan pada Kamis malam (26/6/2025) di Madina, mengakibatkan keenam tersangka diterbangkan ke Jakarta pada Jumat (27/6/2025) untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, telah mengkonfirmasi penangkapan dan menjelaskan bahwa kasus ini terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara.
Yang menarik perhatian, Budi Prasetyo juga mengungkapkan adanya dua kelompok penerimaan yang sedang ditelusuri tim penyidik. Hal ini mengindikasikan kompleksitas kasus dan kemungkinan keterlibatan lebih banyak pihak dalam jaringan korupsi proyek jalan tersebut.
Penyegelan gedung BBPJN Medan menjadi langkah signifikan KPK dalam mengungkap seluruh jaringan dan aliran dana dalam kasus ini. Langkah selanjutnya yang akan dilakukan KPK masih belum diungkapkan secara detail, namun penyegelan ini menunjukkan keseriusan KPK dalam mengusut tuntas kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara. Publik menantikan perkembangan lebih lanjut dari proses penyidikan dan berharap KPK dapat mengungkap seluruh pihak yang terlibat serta memulihkan kerugian negara. Kejadian ini juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek pemerintah untuk mencegah terjadinya praktik korupsi.
