Jendelasulut com — Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap Program Revitalisasi Satuan Pendidikan 2025 yang digagas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Hal ini bertujuan memastikan program berjalan sesuai target dan memberikan dampak positif yang signifikan.
Program ambisius yang berlandaskan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7/2025 ini, menargetkan percepatan pembangunan dan revitalisasi infrastruktur pendidikan di seluruh jenjang, mulai dari PAUD hingga SMA, termasuk pengembangan SMA Unggul Garuda dan digitalisasi pembelajaran. Inpres ini tidak hanya mengamanatkan Kemendikdasmen, tetapi juga 12 kementerian terkait, serta berbagai lembaga dan pemerintah daerah.
Dengan alokasi anggaran mencapai Rp17,1 triliun, program ini menargetkan revitalisasi 13.834 unit sekolah di seluruh Indonesia. Hingga awal September 2025, lebih dari 11.000 sekolah telah menyelesaikan administrasi dan menandatangani perjanjian kerja sama. Kemendikdasmen optimis seluruh target revitalisasi akan tercapai pada akhir tahun 2025, dengan mekanisme pencairan dana dilakukan dalam dua tahap.
Revitalisasi difokuskan pada perbaikan dan pembangunan ruang kelas, ruang guru, ruang administrasi, perpustakaan, toilet, laboratorium, hingga unit kesehatan sekolah (UKS). Program ini bertujuan meningkatkan mutu dan pemerataan layanan pendidikan, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, serta menggerakkan ekonomi lokal melalui skema swakelola yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat.
Mekanisme swakelola ini memberikan kewenangan kepada sekolah untuk merancang, membelanjakan, dan membangun fasilitas sesuai kebutuhan, dengan tetap mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Dana revitalisasi disalurkan langsung ke rekening sekolah dan dikelola oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) yang melibatkan masyarakat dan didampingi tim teknis.
Program revitalisasi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas infrastruktur pendidikan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan di tingkat lokal. Penyerapan tenaga kerja lokal, peningkatan penjualan toko bangunan, serta geliat usaha terkait lainnya menjadi bukti nyata dampak positif program ini.
Meskipun demikian, pengawasan ketat dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, sangat penting untuk memastikan program ini berjalan sesuai rencana, tepat sasaran, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan demikian, program revitalisasi sekolah ini dapat menjadi contoh sukses pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan pendidikan Indonesia serta mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.
