Jendelasulut.com — Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara menggelar pelantikan pejabat eselon II di Atrium kantor bupati pada Selasa (7/10/2025), sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik. Acara resmi ini dipimpin langsung oleh Bupati Joune Ganda dan Wakil Bupati Kevin William Lotulung.
Dalam prosesi pengambilan sumpah dan janji, Bupati Joune Ganda menekankan pentingnya komitmen dalam menjalankan tugas. “Saya yakin kalian semua akan menjalankan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya,” ujarnya, seraya mengingatkan tema pencalonannya, “Rakyatku adalah keluargaku,” yang diharapkan menjadi pendorong utama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Berikut adalah daftar pejabat yang dilantik dalam kesempatan tersebut:
– dr. Stella Safitri, M.Kes sebagai Staf Ahli bidang Kemasyarakatan
– Donald Tintingon, SSTP sebagai Kepala Dinas Perkim
– Robby Parengkuan, SH sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan
– Edwin Ombu, S.Sos.Msi sebagai Staf Ahli bidang Pemerintahan
– Marten Sumampouw, MSi sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
– dr. Jane Simons sebagai Kepala Dinas KB
– Drs. Femmy Pangkerego, ME sebagai Kepala Dinas Pariwisata
– Drs. Jossy Kawengian, MAP sebagai Asisten Administrasi Umum
– Umbase Mayuntu, S.Sos, MSi sebagai Asisten Pemerintahan dan Desa
– Ir. Jofieta Supit, MSi sebagai Kepala Dinas Pendidikan
– Drs. Alan Mingkid sebagai Kepala Dinas Kesehatan
– Olfy Kalengkongan, Spd, Mpd sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup
– Drs. Maxmillian Tapada, MSi sebagai Kepala Dinas Perdagangan
– Drs. Theodore Lumingkewas sebagai Kepala BPBD
– Drs. Aldrin Posuma, MSi sebagai Kepala Dinas Kominfo
Selain pelantikan, Bupati Joune Ganda juga menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada beberapa pelaksana tugas (Plt), yaitu:
– Umbase Mayuntu sebagai Kasatpol PP
– Jossy Kawengian sebagai Sekretaris Dewan
– Styvy Watupongo sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja
Dengan adanya pelantikan dan penyerahan SK ini, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara menunjukkan komitmennya untuk terus beradaptasi dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan.
