Jendelasulut.com — Ditengah bayang-bayang defisit fiskal tahun 2026 yang mengancam dengan proyeksi pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) secara masif hingga lebih dari 26% atau setara Rp184 Miliar, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut) di bawah kepemimpinan Bupati Joune Ganda dan Wakil Bupati Kevin W Lotulung, menunjukkan keteguhan dan inovasi. Alih-alih panik dan memangkas habis pembangunan, Minut justru menyajikan strategi agresif untuk mengubah ancaman tersebut menjadi peluang emas bagi akselerasi pembangunan daerah.
Dalam Rapat Paripurna DPRD Minut untuk Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2026 pada Selasa, 7 Oktober 2025, Bupati Joune Ganda memaparkan cetak biru yang berani: mengalihkan beban proyek pembangunan berskala besar ke pundak Kementerian/Lembaga (K/L) di tingkat Pusat.
Strategi utama Minut adalah melakukan pendekatan proaktif dan kolaboratif dengan Pemerintah Pusat, memastikan aset daerah ‘bersih’ dan siap menampung Proyek Strategis Nasional (PSN) yang didanai sepenuhnya oleh anggaran pusat. Salah satu inisiatif monumental yang sedang diupayakan adalah pembangunan “Sekolah Rakyat” yang berpotensi menelan anggaran ratusan miliar rupiah.
“Kalau mereka akan melakukan pembangunan, maka aset kita harus tidak bermasalah. Kita sedang melakukan pendekatan untuk bisa segera dibangun pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Minahasa Utara. Sekolah Rakyat ini ratusan miliar kalau dialokasikan,” ujar Joune Ganda, menekankan potensi efek berganda ekonomi yang akan dihasilkan. Pembangunan berskala besar yang dananya ditanggung pusat ini diyakini akan menjamin perputaran ekonomi lokal tetap berjalan kencang, memastikan masyarakat Minut tetap menikmati hasil pembangunan meskipun APBD daerah mengalami pengetatan.
Secara internal, Minut mengencangkan ikat pinggang melalui prinsip pengelolaan anggaran ‘Money Follows to Priority’. Belanja daerah akan difokuskan secara ketat hanya pada layanan yang paling esensial dan berdampak langsung, khususnya pada sektor kesehatan dan pendidikan, sebagai langkah strategis dalam menjaga jaring pengaman sosial (social safety net) di tengah tantangan fiskal.
Lebih lanjut, Bupati Joune menegaskan komitmen Minut untuk mengawal dan menyukseskan program-program prioritas nasional yang membawa dana triliunan rupiah. Ini termasuk program makan bergizi gratis (yang diestimasi mencapai lebih dari Rp330 Triliun), pengadaan koperasi merah putih, dan pemeriksaan kesehatan gratis. “Program prioritas ini anggarannya sangat besar, ratusan triliun. Ini kalau kita tangkap dengan baik, akan menggerakkan perekonomian masyarakat di kita,” tegasnya, menunjukkan visi untuk mengintegrasikan program nasional demi kesejahteraan lokal.
Rencana ambisius ini bukan sekadar retorika. Joune Ganda menutup pemaparannya dengan data yang membanggakan: Minut saat ini memiliki pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang juga melampaui standar nasional. Keberhasilan ini membuktikan efektivitas strategi manajerial yang diterapkan selama ini. Dengan keyakinan penuh, Bupati JouneGanda bahkan menargetkan Minut menjadi motor penggerak tercapainya target pertumbuhan ekonomi Presiden sebesar 8% pada periode 2028-2029.
“Minahasa Utara siap menjadi motornya,” tandas suami tercinta Rizya Ganda Davega, mengajak seluruh masyarakat untuk mengawal bersama dan tidak mudah menyerah menghadapi kendala fiskal. Minahasa Utara telah menyatakan perang terhadap defisit, bukan dengan pemotongan anggaran yang merugikan, melainkan dengan akselerasi pembangunan yang didanai oleh pusat, demi kemajuan dan kesejahteraan berkelanjutan.
