Jendelasulut.com — Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Joune Ganda, pada hari Selasa (28/10/2025) menghadiri perayaan “Satu Tahun Berdaya: Gotong Royong Menuju Kemandirian” yang bertempat di Ballroom Aryanusa, Menara Danareksa Jakarta. Acara ini diinisiasi oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat untuk merayakan satu tahun implementasi program-program pemberdayaan masyarakat dan kemandirian daerah.
Dalam sambutannya, Joune Ganda, yang juga menjabat sebagai Bupati Minahasa Utara, menyampaikan apresiasi atas semangat gotong royong dan kemandirian yang menjadi landasan program tersebut. Ia mengakui pentingnya inisiatif ini dalam mendorong pembangunan di daerah.
Namun, Joune Ganda tidak ragu untuk mengangkat isu krusial yang dihadapi oleh banyak pemerintah kabupaten saat ini: pemotongan Transfer Keuangan Daerah (TKD). Dengan nada serius, ia mengungkapkan bahwa pemotongan TKD telah memberikan dampak yang signifikan terhadap keuangan dan operasional di sejumlah kabupaten.
“Pemotongan TKD ini sangat terasa dampaknya di daerah. Kami berharap ada kajian ulang agar upaya daerah untuk berdaya tidak terhambat,” tegas Joune Ganda. Pernyataan ini menjadi sorotan utama dalam acara tersebut, menunjukkan kekhawatiran Apkasi terhadap keberlanjutan program-program pembangunan di daerah jika masalah keuangan ini tidak segera diatasi.
Di sisi lain, Joune Ganda menegaskan komitmen Apkasi untuk terus mendukung program-program strategis nasional, terutama yang berkaitan dengan penguatan ekonomi rakyat melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Program MBG (Makan Bergizi Gratis). Apkasi menyadari bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.
Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Menteri Sosial, Menteri P2MI, Menteri UMKM, Wakil Menteri Koperasi, dan Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal. Kehadiran mereka menunjukkan dukungan penuh pemerintah pusat terhadap upaya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian daerah.
Selain itu, acara ini menjadi momentum penting untuk peluncuran Laporan Kinerja Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Laporan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan program yang lebih efektif untuk mengatasi masalah kemiskinan di wilayah masing-masing.
Dengan adanya sorotan terhadap pemotongan TKD dan komitmen Apkasi untuk mendukung program nasional, acara “Satu Tahun Berdaya” ini menjadi platform penting untuk menyampaikan aspirasi daerah dan memperkuat kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.
