MINUT, JENDELASULUT.COM– Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut) menunjukkan keseriusannya dalam tahap awal perencanaan pembangunan jangka menengah dengan menggelar Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah. Forum yang digelar di Aula Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Minut, Rabu (25/2), ini menjadi langkah strategis dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) untuk Tahun Anggaran 2027.
Kegiatan yang berlangsung khidmat tersebut dihadiri oleh jajaran forum komunikasi pimpinan daerah, termasuk Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Minut, Vonny Rumimpunu. Tak hanya itu, hadir pula seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Minut, para camat dari seluruh kecamatan, serta para pemangku kepentingan (stakeholder) pembangunan daerah. Kehadiran perwakilan dari dinas teknis, badan usaha milik daerah (BUMD), hingga elemen masyarakat menandakan bahwa proses perencanaan ini mengusung semangat partisipatif dan kolaboratif.
Sambutan Bupati: Perencanaan yang Terintegrasi adalah Kunci Efektivitas Anggaran
Sambutan sekaligus pembukaan kegiatan secara resmi disampaikan oleh Bupati Minut yang diwakili oleh Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Robby Parengkuan. Dalam arahannya, Parengkuan menekankan bahwa momen ini bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan sebuah wadah strategis untuk membangun komitmen bersama.
“Penyusunan RKPD Tahun 2027 ini harus dilakukan secara simultan dengan Renja Perangkat Daerah. Forum lintas perangkat daerah hari ini adalah ruang sinkronisasi yang sangat krusial. Kita ingin memastikan bahwa program dan kegiatan yang dirancang oleh masing-masing OPD benar-benar terintegrasi, bersinergi, dan selaras, tidak hanya di tingkat kabupaten, tetapi juga harus seirama dengan kebijakan provinsi dan nasional,” tegas Parengkuan membacakan sambutan Bupati.
Ia menambahkan bahwa keselarasan ini mutlak diperlukan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih (overlapping) program antar instansi. Lebih dari itu, dengan perencanaan yang terpadu, efektivitas dan efisiensi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat lebih terjamin, sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Kita ingin pembangunan di Minahasa Utara ini berjalan dengan lincah, cepat, dan tepat sasaran. Untuk itu, hilangkan sekat-sektor antar OPD. Mari kita bangun harmoni perencanaan yang berorientasi pada hasil,” imbuhnya.
Legislatif Siap Kawal RKPD yang Berpihak pada Masyarakat
Ketua DPRD Minut, Vonny Rumimpunu, dalam arahannya menyatakan dukungan penuh lembaga legislatif terhadap proses perencanaan yang inklusif ini. Ia menegaskan bahwa peran DPRD tidak hanya pada tahap pengesahan, tetapi juga dalam mengawal seluruh proses penyusunan hingga nantinya pelaksanaan di lapangan.
“Kami di DPRD akan memastikan bahwa RKPD yang disusun ini benar-benar merupakan kristalisasi dari kebutuhan masyarakat. Proses pengawalan akan kami lakukan secara ketat, agar program-program yang dijalankan tetap berfokus pada kepentingan publik dan pencapaian target pembangunan yang telah dicanangkan dalam RPJMD Minahasa Utara 2025–2029,” ujar Vonny Rumimpunu.
Kehadiran pimpinan DPRD di awal proses perencanaan ini mendapat apresiasi dari peserta forum, karena menunjukkan sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif sejak tahap hulu pembangunan.
Paparan Teknis dan Target Pembangunan
Memasuki acara inti, tim dari Bappeda Minut memaparkan secara rinci mengenai pedoman teknis penyusunan RKPD dan Renja PD Tahun 2027. Materi yang disampaikan mencakup alokasi indikatif anggaran, penetapan indikator kinerja kunci (IKK) yang harus dicapai setiap perangkat daerah, hingga mekanisme pemantauan dan evaluasi (monev) pelaksanaan program. Paparan ini menjadi panduan bagi seluruh OPD untuk mulai menyusun rencana kerja mereka secara lebih konkret dan terukur.
Harapan untuk Masa Depan Minut
Forum ini diharapkan mampu melahirkan dokumen perencanaan yang tidak hanya komprehensif dan terukur, tetapi juga responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat. Dengan sinergi yang dibangun sejak dini antara pemerintah daerah, legislatif, dan seluruh pemangku kepentingan, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara optimis dapat mempercepat laju pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh warganya. RKPD 2027 nantinya akan menjadi salah satu fondasi penting dalam merealisasikan visi dan misi daerah yang tertuang dalam RPJMD 2025-2029. ~ rinto.
