Minahasa Utara — Isu transparansi penggunaan anggaran publik kembali menjadi sorotan di tengah upaya mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan akuntabel. Kini hadir terobosan berbasis kecerdasan buatan (AI) yang mampu membaca dan menganalisis jutaan data pengadaan pemerintah secara otomatis dan sistematis. Inovasi ini dihadirkan melalui sebuah dashboard bernama Nemesis Assai, yang memungkinkan publik untuk menelusuri indikasi kejanggalan belanja negara secara lebih terbuka.
—
Siapa di Balik Nemesis Assai?
Inisiatif ini digagas oleh Abil Sudarman, seorang pengajar kecerdasan buatan, bersama tim dari Assai.id. Mereka mengembangkan sistem audit berbasis AI yang dirancang sebagai early warning system untuk mendeteksi potensi pemborosan, markup harga, hingga ketidakwajaran dalam proses pengadaan barang dan jasa di tingkat kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah.
“Ini dashboard early warning system untuk pengadaan-pengadaan aneh di seluruh Indonesia. Ini pakai AI,” ujar Abil dalam unggahan video di akun Instagram @Assai_id, Kamis (16/4).
—
Bagaimana Cara Kerjanya?
Dashboard Nemesis Assai mengolah data dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) —aplikasi milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang merekam seluruh rencana pengadaan secara nasional. Setiap tahun, sistem ini mencatat sekitar tiga juta baris data paket pengadaan.
Melalui Nemesis Assai, data tersebut dipetakan menjadi sinyal yang dapat ditindak lanjuti. Publik cukup memilih kementerian, lembaga, provinsi, kabupaten, atau kota tertentu untuk melihat ringkasan berupa:
· Jumlah paket pengadaan
· Total pagu anggaran
· Kategori penilaian seperti “medium”, “high”, hingga “absurd” yang menandai potensi anomali
—
Temuan yang Mengejutkan
Dalam sejumlah contoh yang ditampilkan sistem, teridentifikasi beberapa pos anggaran yang dinilai tidak lazim, antara lain:
· Pengadaan kendaraan mewah senilai Rp8,5 miliar untuk pemerintah provinsi
· Meja biliar senilai Rp400 juta
· Akuarium seharga Rp100 juta
· Biaya pemeliharaan akuarium mencapai Rp153 juta di area kerja pimpinan kementerian
· Pengadaan tanaman hias yang tembus hingga Rp1 miliar
Temuan-temuan ini menjadi perhatian publik karena menunjukkan adanya alokasi anggaran yang sulit dibenarkan secara rasionalitas kebutuhan dasar pelayanan publik.
—
Metodologi Lima Tahapan
Secara teknis, Nemesis Assai bekerja melalui lima tahapan utama:
1. Menarik data SiRUP melalui endpoint publik dan menyimpannya dalam basis data
2. Membersihkan serta menyusun ulang teks paket untuk menghindari duplikasi
3. Model bahasa besar (LLM) membaca judul paket beserta konteksnya untuk memberi penilaian awal terhadap potensi kejanggalan
4. Menghitung distribusi label anomali di tiap wilayah atau instansi
5. Auditor manusia melakukan verifikasi terhadap paket yang dianggap prioritas
Meskipun data SiRUP kerap tidak lengkap—misalnya pagu anggaran kosong atau kategori yang tidak tepat—judul paket hampir selalu tersedia. Kondisi ini dimanfaatkan oleh AI untuk memahami konteks pengadaan melalui pendekatan bahasa alami.
Setiap paket yang lolos tahap penyaringan awal akan diproses menggunakan struktur perintah (prompt) yang ketat, dengan keluaran dalam format JSON agar mudah diintegrasikan ke sistem analisis lanjutan.
—
Bukan Produk Komersial, Melainkan Alat Kepentingan Publik
Dikutip dari laman resminya, Nemesis Assai dikembangkan sebagai alat kepentingan publik, bukan produk komersial. Seluruh metodologi yang digunakan bersifat terbuka (open source) dan hasil temuannya dipublikasikan secara bebas.
Inisiatif ini juga melibatkan kolaborasi multi-pihak, termasuk:
· Akademisi
· Peneliti
· Penasihat independen
Dengan cakupan lebih dari tiga juta baris data, yang melibatkan ratusan wilayah serta puluhan kementerian dan lembaga, sistem ini diharapkan mampu memperkuat pengawasan publik terhadap pengelolaan anggaran negara secara lebih transparan dan akuntabel.
—
Harapan ke Depan
Kehadiran Nemesis Assai membuka peluang bagi masyarakat sipil, jurnalis, pegiat antikorupsi, hingga aparat pengawas intern pemerintah untuk memiliki alat bantu yang sistematis berbasis data. Bukan sekadar laporan anekdotal, melainkan analisis yang dapat dilacak, diverifikasi, dan diuji kebenarannya.
Transparansi bukanlah tujuan akhir, melainkan jalan menuju tata kelola yang lebih adil dan bertanggung jawab. Dengan kecerdasan buatan yang bekerja untuk publik, siapa pun kini dapat ikut menjaga uang negara dari potensi penyalahgunaan. (*)
