JAKARTA – Di tengah dinamika global yang serba tidak pasti, Bupati Minahasa Utara, Dr. Joune J.E. Ganda, menyampaikan sebuah pesan fundamental yang jauh melampaui retorika politik biasa. Dalam sebuah forum strategis, ia menegaskan bahwa masa depan pembangunan daerah tidak lagi bisa digerakkan oleh mesin birokrasi yang bekerja sendiri, melainkan harus ditopang oleh fondasi kemitraan yang kokoh dan visioner antara Pemerintah Daerah (Pemda) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pernyataan ini bukan sekadar imbauan, melainkan sebuah cetak biru arah pemerintahan yang langsung menyentuh hajat hidup publik.
Arahan tersebut disampaikan Bupati di hadapan para pimpinan dan anggota DPRD Minahasa Utara dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pendalaman Tugas yang berlangsung di The Grove Suites by Grand Aston, Jakarta, pada 5–8 Mei 2026. Momen ini menjadi sangat krusial karena menjadi ruang perekat visi antara eksekutif dan legislatif di awal masa kerja, mendefinisikan ulang peran DPRD dari sekadar mitra formal menjadi lokomotif strategis pembangunan.
Mengakhiri Zona Nyaman: Dari Formalitas Menuju Kemitraan Strategis ✔
Dengan nada optimistis namun reflektif, Bupati Joune Ganda membongkar pola pikir lama. Ia menyatakan bahwa hubungan antara Pemda dan DPRD tidak boleh lagi terjebak dalam seremoni kelembagaan yang kaku. “Pola kerja pemerintahan saat ini harus semakin adaptif, responsif, dan kolaboratif. Hubungan ini harus kita bangun sebagai kemitraan strategis yang menentukan arah dan kualitas pembangunan daerah,” tegasnya, Rabu (6/5/2026).
Pernyataan ini menjadi perhatian publik karena secara eksplisit mengakui bahwa kompleksitas tantangan pembangunan—mulai dari perubahan iklim, disrupsi ekonomi digital, hingga ketidakpastian investasi global—hanya bisa dijawab dengan sinergi yang cerdas. DPRD tidak lagi diposisikan semata sebagai lembaga pengawas dan penganggaran, tetapi sebagai co-designer pembangunan yang pemikirannya sama pentingnya dengan program eksekutif.
Narasi Data: Kisah Sukses yang Tak Boleh Melenakan ✔
Untuk memperkuat argumennya, Bupati memaparkan data yang menjadi rapor kinerja daerah yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Angka-angka ini bukan sekadar statistik, melainkan cerita tentang perbaikan kualitas hidup warga Minahasa Utara:
· Angka Harapan Hidup meningkat dari 74,50 tahun (2023) menjadi 75,02 tahun (2025), menandakan akses kesehatan dan kualitas hidup yang lebih baik.
· Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja melonjak signifikan dari 61,59 persen menjadi 67,48 persen, sementara Tingkat Pengangguran berhasil ditekan dari 7,17 persen ke 6,18 persen.
· Secara ekonomi, PDRB daerah melesat dari Rp18,727 triliun menjadi Rp22,365 triliun, dengan pertumbuhan ekonomi konsisten di atas 5 persen dan pendapatan per kapita yang naik dari Rp80,97 juta menjadi Rp94,93 juta.
Namun, di hadapan para wakil rakyat, Bupati justru menekankan bahwa capaian ini adalah titik awal, bukan garis finis. “Kita tidak boleh cepat berpuas diri,” ingatnya. Ia menyadarkan forum bahwa gejolak era VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) dapat menghantam siapa saja yang lengah, mengancam keberlanjutan pertumbuhan inklusif dan pemerataan pendapatan yang selama ini diperjuangkan.
Potensi Raksasa yang Menuntut Tata Kelola Kelas Dunia ✔
Narasi ini menjadi sangat relevan bagi publik karena Bupati secara gamblang memetakan harta karun sekaligus pekerjaan rumah daerahnya. Minahasa Utara bukanlah daerah biasa. Dengan kawasan Likupang yang berstatus Destinasi Super Prioritas Nasional, serta posisi geografis strategis di antara Manado dan Bitung, daerah ini menyimpan magnet investasi dan potensi ekonomi biru yang luar biasa di sektor kelautan, perikanan, pertanian, dan pariwisata.
Namun, Bupati menegaskan, potensi ini ibarat pedang bermata dua. Tanpa regulasi yang terintegrasi, infrastruktur yang memadai, dan birokrasi yang inovatif, potensi tersebut hanya akan menjadi angan-angan. Di sinilah peran krusial DPRD dititikberatkan. Fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan harus dijalankan dengan integritas tinggi dan kedekatan tanpa henti dengan aspirasi rakyat.
“Setiap kebijakan dan peraturan daerah yang kita lahirkan, setiap rupiah yang kita anggarkan, harus benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat dan berdampak langsung bagi kesejahteraan mereka,” pintanya, mengingatkan bahwa akuntabilitas kepada publik adalah harga mati.
Penutup: Komitmen Kolektif Menuju Daya Saing
Bupati Joune Ganda menutup arahannya dengan sebuah harapan yang berubah menjadi komitmen bersama. Ia menekankan bahwa Bimtek ini jangan hanya menjadi agenda formal dan seremoni belaka, melainkan menjadi katalisator untuk memperkuat kapasitas, wawasan, dan kualitas kinerja DPRD. Lebih dari itu, forum ini harus mematri komitmen untuk terus memperkuat sinergi.
“Dengan kerja sama yang solid dan harmonis antara pemerintah daerah dan DPRD, kita optimistis dapat mewujudkan Minahasa Utara yang maju, sejahtera, dan berdaya saing, tidak hanya di Sulawesi Utara, tetapi di tingkat nasional,” pungkasnya.
Pesan ini jelas menjadi perhatian publik: pembangunan Minahasa Utara tidak lagi bertumpu pada satu entitas, melainkan pada sebuah orkestrasi cerdas antara eksekutif dan legislatif. Masyarakat kini menanti, bagaimana komitmen kemitraan strategis ini akan menjelma dalam wujud nyata berupa peraturan daerah yang pro-rakyat dan program pembangunan yang akseleratif.(*)
