Minahasa Utara — Sorotan publik tertuju pada proses regenerasi birokrasi di Kabupaten Minahasa Utara. Sebanyak 36 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Utara resmi menyelesaikan masa Pendidikan dan Pelatihan Dasar (Latsar) tahun 2026. Momen ini bukan sekadar seremoni penutupan, melainkan menandai lahirnya motor penggerak baru yang diharapkan mampu menjawab ekspektasi masyarakat akan pelayanan yang lincah dan berintegritas.
Prosesi penutupan agenda penguatan kompetensi ini berlangsung khidmat di Kampus Integritas BPSDMD Sulawesi Utara, Desa Watutumou, pada Jumat (8/5/2026). Suasana haru dan bangga menyelimuti para peserta yang telah menempa diri selama lebih dari tiga pekan.
Dalam laporannya, Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Minahasa Utara, Drs. Jossy C. Kawengian, MAP, memaparkan bahwa 36 peserta yang terdiri dari 21 laki-laki dan 15 perempuan ini telah menuntaskan total 511 jam pelajaran. Proses belajar intensif selama 21 hari itu ditempuh melalui metode klasikal dan nonklasikal. Seluruh biaya kegiatan ini dialokasikan secara mandiri melalui DPA BKPSDM Kabupaten Minahasa Utara tahun anggaran 2026, menunjukkan komitmen daerah dalam berinvestasi pada kualitas sumber daya manusia.
“Fokus utama Latsar ini adalah membangun karakter ASN yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki integritas moral dan pemahaman mendalam terkait nilai-nilai dasar bela negara,” jelas Jossy Kawengian.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kurikulum pelatihan telah diselaraskan dengan regulasi terbaru, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Penyesuaian ini krusial agar para aparatur muda mampu beradaptasi dengan konsep smart governance serta memiliki kompetensi sosial kultural yang mumpuni dalam melayani masyarakat Majemuk.
Lebih dari Sekadar Formalitas, Ini Soal Karakter
Menjadi sorotan utama publik adalah penegasan Bupati Minahasa Utara, Dr. Joune J. E. Ganda, SE., MAP., MM., M.Si. Dalam sambutannya, Bupati Joune menekankan bahwa Latsar bukan sekadar formalitas administratif untuk mengubah status kepegawaian. Di hadapan para lulusan, ia menyebut pelatihan ini sebagai fondasi krusial pembentuk pola pikir, karakter, dan budaya kerja ASN profesional yang berorientasi penuh pada pelayanan publik.
“Pemerintah memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh penyelenggara, widyaiswara, dan para peserta yang telah menunjukkan disiplin serta tanggung jawab tinggi selama mengikuti seluruh tahapan kurikulum,” ujar Bupati Joune.
Bupati menegaskan bahwa seluruh lulusan kini diharapkan mampu menginternalisasi nilai-nilai dasar ASN Berakhlak—Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Nilai-nilai ini, lanjutnya, wajib menjadi kompas moral dalam setiap tindakan dan pengambilan keputusan saat mereka kembali ke unit kerja masing-masing.
Di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks, pesan tegas disampaikan agar para CPNS tidak hanya bekerja secara rutinitas. Mereka dituntut berani berinovasi dan memanfaatkan teknologi untuk menjawab ekspektasi publik yang semakin tinggi.
Lulusan Jadi Agen Perubahan dan Garda Anti-Penyimpangan
Publik Minahasa Utara menaruh harapan besar pada 36 abdi negara baru ini. Pemerintah daerah menekankan bahwa selain peningkatan kompetensi teknis, aspek integritas tetap menjadi ujung tombak. Bupati Joune secara terbuka mengingatkan para aparatur untuk menjunjung tinggi kejujuran, menjaga etika profesi, serta dengan tegas menjauhi segala bentuk penyimpangan yang berpotensi mencederai marwah institusi pemerintah.
“Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara menaruh harapan besar agar para lulusan ini menjadi motor penggerak atau agen perubahan yang membawa semangat baru dalam tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani,” terang Bupati.
Mengakhiri sambutan yang menjadi perhatian para peserta, Bupati Joune Ganda menekankan urgensi sinergi dan kolaborasi antar-ASN. Ia optimis, modal kuat yang telah diperoleh selama Latsar akan melahirkan kontribusi nyata bagi jalannya roda pembangunan di Minahasa Utara.
“Keberhasilan menyelesaikan pelatihan dasar ini diharapkan menjadi modal kuat bagi para CPNS untuk memberikan kontribusi nyata dalam mendukung berbagai program pembangunan, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik di masa depan,” pungkasnya.
Dengan diresmikannya status 36 lulusan ini, masyarakat kini menanti kehadiran birokrasi yang lebih adaptif, bersih, dan responsif di Kabupaten Minahasa Utara. (*)
