Minahasa Utara – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kian nyata di wilayah dengan pesona wisata kelas dunia. Di tengah meningkatnya risiko perubahan iklim dan degradasi lingkungan, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut) melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menggelar Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam Penanganan Keadaan Darurat Bencana Karhutla. Kegiatan yang berlangsung sejak Senin (11/5/2026) hingga Rabu (13/5/2026) ini digelar di Ruang Pusdalops BPBD Minut, dan langsung dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Utara, Ir. Novly Wowiling.
Bukan Sekadar Pelatihan, Tapi Kebutuhan Mendesak
Dalam sambutannya yang berapi-api, Sekda Wowiling tidak sekadar membuka acara. Ia menegaskan bahwa pelatihan ini adalah bagian dari transformasi besar-besaran manajemen bencana di Minut. “Perubahan iklim, peningkatan intensitas hujan, degradasi lingkungan, serta pertumbuhan pembangunan yang pesat membuat risiko bencana meningkat dari tahun ke tahun. Transformasi manajemen bencana yang terintegrasi bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan mendesak untuk melindungi masyarakat dan menjaga keberlanjutan pembangunan daerah,” ujar Wowiling tegas di hadapan 50 peserta yang hadir.
Wilayah Minahasa Utara, dengan potensi luar biasa di sektor pariwisata, perdagangan, pertanian, hingga perikanan, ternyata menyimpan “senyap bahaya”. Kondisi geografisnya yang beragam—mulai dari kawasan pesisir, perbukitan, hingga daerah aliran sungai—membuat daerah ini rawan terhadap berbagai ancaman bencana. Salah satu titik yang paling disorot adalah Kecamatan Likupang Timur, khususnya Pulau Bangka, kawasan super prioritas pariwisata nasional. “Pulau Bangka memiliki potensi ancaman karhutla yang cukup tinggi,” ungkap Wowiling, mengingatkan bahwa keindahan alam tidak boleh membuat kita lengah.
Menghadapi ancaman karhutla, Sekda Wowiling menekankan bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Ia mendorong kolaborasi pentahelix: pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, media, dan relawan. “Kesigapan dalam merespons informasi sangat penting. Saat ini teknologi dan data sudah mulai terintegrasi. Penanganan bencana bisa dilakukan lebih cepat dan tepat,” jelasnya, seraya mencontohkan insiden kebakaran KM Barcelona beberapa waktu lalu sebagai bukti pentingnya respons cepat lintas sektor.
Lebih jauh, Wowiling menyoroti program Desa Tangguh Bencana (Destana) sebagai garda terdepan. Saat ini, Minut baru memiliki enam desa tangguh bencana. “Jumlah itu harus terus diperkuat dan ditambah pada tahun 2026 sebagai langkah awal menghadapi ancaman yang lebih besar,” tegasnya. Ia juga mengajak masyarakat untuk aktif melakukan mitigasi berbasis vegetasi, seperti penghijauan di kawasan Gunung Klabat. “Sebab, ketika bencana terjadi, tetangga terdekat adalah penolong pertama kita,” tambahnya.
Dalam sesi tanya jawab, seorang peserta melontarkan pertanyaan kritis tentang kesiapan Aparatur Sipil Negara (ASN) menghadapi ancaman karhutla dan langkah mitigasi paling efektif. Dengan tegas, Sekda Wowiling menjawab, “Peran ASN sangat penting di semua peristiwa.” Bahkan, ia melemparkan isu yang mengejutkan sekaligus menjadi perhatian publik: “Banyak kejadian yang sebenarnya membutuhkan kepedulian bersama, termasuk kasus pencurian yang terjadi beberapa kali di lingkungan Pemkab Minut dalam dua tahun terakhir. Mari kita bangun komitmen dan kepedulian itu bersama.”
Pernyataan ini menjadi tamparan halus sekaligus pengingat bahwa kepedulian terhadap lingkungan sekitar, termasuk aset dan keamanan bersama, adalah fondasi dari kesiapsiagaan bencana.
Ancaman Nyata: El Nino dan Kekeringan
Kepala BPBD Minahasa Utara, Theodore Lumingkewas, yang didampingi Sekretaris BPBD Gerald Dotulong, memaparkan data ilmiah di balik pelatihan ini. Berdasarkan informasi dari BMKG, musim kemarau di Sulawesi Utara, terutama Minut, berpotensi menyebabkan penurunan cadangan air serta pengeringan vegetasi hutan. “Kondisi ini, ditambah faktor alam dan aktivitas manusia, menjadi pemicu utama kebakaran. Informasi awal sangat menentukan kecepatan penanganan. Sinergi semua pihak mutlak diperlukan,” ujar Lumingkewas.
Sementara itu, Kepala Bidang Penanganan Darurat dan Logistik BPBD Minut, Robby Sepang, dalam laporan kegiatannya menjelaskan bahwa pelatihan ini merupakan bagian dari Program Penanggulangan Bencana Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2026. Tujuan pelatihan ini sangat pragmatis: meningkatkan pemahaman Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan darurat, keterampilan asesmen cepat dan evakuasi, mengidentifikasi wilayah rawan kebakaran dan kekeringan, serta memperkuat koordinasi antarinstansi.
50 Peserta, Tiga Hari, Satu Tujuan: Siap Hadapi Bencana
Pelatihan yang berlangsung selama tiga hari ini diikuti oleh 50 peserta yang berasal dari berbagai elemen: ASN dan PPPK BPBD Minut, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), Dinas Sosial/Tagana, staf kecamatan, pewarta media, serta relawan. Mereka dibekali materi dan simulasi untuk menjadi ujung tombak penanganan darurat karhutla di wilayah masing-masing.
Di akhir sambutannya, Sekda Wowiling berpesan, “Bencana adalah tanggung jawab bersama. Apa yang didapat dalam pelatihan ini harap segera ditindaklanjuti, terutama dalam memperkuat desa tangguh bencana. Mari kita pastikan Minahasa Utara semakin siap menghadapi ancaman, tidak hanya untuk pariwisata, tapi untuk keselamatan kita semua.”
—
Pelatihan ini bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan sebuah deklarasi siaga. Dengan fokus pada data ilmiah (El Nino, kekeringan), penguatan hingga level desa (Destana), dan seruan tegas untuk kolaborasi pentahelix, Pemkab Minut berusaha membangun narasi bahwa bencana karhutla adalah musuh bersama yang harus dilawan dengan persiapan matang dan kepedulian tanpa kecuali.(*)
Rukminto Rachman
