Minut, jendelasulut.com — Di bawah kepemimpinan Bupati Dr. Joune James Esau Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si., dan Wakil Bupati Kevin William Lotulung, S.H., M.H., daerah ini konsisten mencuri perhatian berkat terobosan luar biasa dalam pelayanan publik.
Minut kini disebut sebagai yang terbaik dalam pelayanan perizinan. Predikat ini bukan sekadar klaim sepihak, melainkan buah dari konsistensi meraih penghargaan tingkat provinsi, integrasi layanan lewat Mal Pelayanan Publik (MPP), serta proses perizinan yang cepat, transparan, dan berdampak langsung pada kemudahan berusaha. Prestasi ini menjadi sangat relevan bagi publik karena menyangkut kepastian layanan bagi warga, kemudahan bagi pelaku usaha, serta iklim investasi yang menjadi nadi pertumbuhan ekonomi daerah.
Lantas, apa saja fondasi yang membuat Minut layak menyandang predikat “terbaik” tersebut? Berikut empat alasan utamanya:
1. Konsistensi Prestasi yang Terukur dan Diakui Industri
Pemkab Minut baru saja dinobatkan sebagai Kabupaten/Kota dengan Pelayanan Perizinan dan Kemudahan Berusaha Terbaik di Sulawesi Utara Tahun 2025 oleh Real Estat Indonesia (REI). Penghargaan bergengsi ini diserahkan langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP REI, Raymond Ardan Arfandy, pada pembukaan Musyawarah Daerah (Musda) XI DPD REI Sulawesi Utara di Ballroom Hotel Luwansa, Manado, Rabu (11/11/2026).
Bagi pengamat tata kelola pemerintahan, pencapaian ini sangat signifikan karena ini bukan kemenangan pertama. Kepemimpinan Joune Ganda–Kevin Lotulung telah membawa Minut meraih REI Sulut Award kategori pelayanan perizinan terbaik selama tiga kali berturut-turut. Konsistensi ini menjadi indikator kuat bahwa kualitas layanan di Minut tidak dibangun secara musiman atau sekadar untuk mengejar penghargaan, melainkan melalui sistem tata kelola yang mapan dan berkelanjutan.
2. Revolusi “Satu Atap” yang Nyata di Mal Pelayanan Publik (MPP)
Kedua, keberhasilan Minut tidak lepas dari kehadiran Mal Pelayanan Publik (MPP) yang benar-benar berfungsi menyatukan berbagai layanan dalam satu atap. Masyarakat dan pelaku usaha kini dapat mengurus perizinan usaha, kepesertaan BPJS, administrasi kependudukan, pencatatan pernikahan dan perceraian, hingga Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di satu lokasi yang sama.
Integrasi ini memangkas birokrasi yang selama ini sering dikeluhkan masyarakat, seperti harus berpindah-pindah loket atau instansi yang memakan waktu dan biaya. Saat meninjau langsung fasilitas ini, Wakil Menteri Dalam Negeri memberikan apresiasi tinggi, menilai sistem MPP Minut sebagai “cepat, singkat, dan efisien”, bahkan menyebutnya sebagai teladan pelayanan publik prima. Penilaian dari level kementerian ini menegaskan bahwa reformasi layanan di Minut bukan sekadar slogan, melainkan terlihat nyata dalam proses yang ringkas dan mudah diakses.
3. Kepastian Hukum dan Kecepatan Proses PBG untuk Pelaku Usaha
Ketiga, kemudahan dan kepastian dalam perizinan bangunan dan usaha menjadi sorotan utama. Salah satu poin penilaian REI adalah kemudahan pengurusan izin pembangunan perumahan di Minut. Penerbitan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung), yang dahulu dikenal sebagai Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dinilai diproses dengan cepat, tepat, dan sangat mudah.
Bagi para pengembang properti, kepastian waktu dan prosedur ini sangat krusial untuk menekan biaya operasional dan menghindari hambatan usaha. Pelayanan yang transparan dan akuntabel ini menjadi bukti nyata komitmen Pemkab Minut dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Dampak positifnya tidak hanya dirasakan oleh para pengembang, tetapi juga merembes ke masyarakat luas melalui ketersediaan hunian yang layak, pembukaan lapangan kerja baru, serta tumbuhnya aktivitas ekonomi turunan di sekitar kawasan pembangunan.
4. Transformasi Digital dan Dampak Ekonomi Makro yang Terukur
Keempat, MPP Minut tidak hanya menyatukan layanan secara fisik, tetapi juga menjadi motor transformasi digital. Digitalisasi ini memangkas waktu tunggu secara drastis dan membuat rantai perizinan menjadi jauh lebih efisien, meminimalkan interaksi tatap muka yang berpotensi menimbulkan praktik pungutan liar (pungli).
Keberhasilan ini membuat Minut sering dijadikan rujukan *benchmarking* oleh daerah lain yang ingin menata ulang tata kelola pelayanan publiknya. Dampak dari efisiensi ini sangat terasa pada angka makro. Sebagai catatan, pada tahun 2022, Minut telah menempati peringkat I capaian realisasi investasi se-Sulawesi Utara dengan nilai mencapai Rp2,4 triliun. Tren positif ini memperlihatkan korelasi langsung antara layanan perizinan yang cepat dan pasti dengan tingkat kepercayaan investor serta denyut ekonomi lokal yang semakin bergairah.
Tantangan ke Depan: Menjaga Predikat, Melayani dengan Hati
Dengan demikian, sebutan “terbaik” bagi Minahasa Utara berakar pada bukti nyata: penghargaan berulang yang terverifikasi, layanan yang terintegrasi dan cepat, serta komitmen reformasi birokrasi yang manfaatnya terasa langsung oleh masyarakat dan pelaku usaha.
Namun, prestasi ini sebaiknya tidak berhenti sebagai seremoni atau pajangan di kantor bupati. Publik dan media memiliki peran penting untuk mengawal agar layanan ini tetap konsisten, transparan, bebas dari segala bentuk pungutan liar, responsif terhadap pengaduan, dan terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan zaman.
Jika integritas dan kualitas pelayanan ini dapat terjaga, maka predikat “terbaik” bukan lagi sekadar nama atau gelar, melainkan manfaat nyata yang terus mengalir bagi seluruh warga Minahasa Utara.
