Minut, jendelasulut.com — Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut) menaruh perhatian serius terhadap pengelolaan Dana Desa. Seluruh pemerintah desa diingatkan agar lebih cermat, transparan, dan bertanggung jawab dalam mengelola anggaran desa. Pemahaman terhadap regulasi serta komitmen aparatur dinilai menjadi kunci agar Dana Desa benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Penegasan itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Minahasa Utara, Ir. Novly Geret Wowiling, M.Si., saat mewakili Bupati Joune James Esau Ganda dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2026 di The Sentra Hotel Manado, Senin (9/11/2026). Workshop tersebut menjadi momentum evaluasi sekaligus pengingat bagi para pengelola keuangan desa agar bekerja sesuai aturan dan mengedepankan kepentingan masyarakat.
Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Novly, diungkapkan masih adanya kelemahan dalam pengelolaan keuangan desa. Penyebabnya antara lain kurangnya pemahaman terhadap aturan serta lemahnya komitmen sebagian aparatur desa dalam menjalankan tugas. Menurut Novly, kedua aspek itu harus berjalan seimbang. Pemahaman regulasi tanpa disertai tanggung jawab dan komitmen dapat memicu kesalahan yang berujung pada konsekuensi hukum.
“Pemahaman aturan dan komitmen aparatur harus sejalan. Jangan sampai Dana Desa yang seharusnya untuk kesejahteraan masyarakat justru menimbulkan masalah hukum,” demikian inti penegasan yang disampaikan Novly dalam kegiatan tersebut.
Ia juga menyoroti berkurangnya alokasi Dana Desa yang kini berkisar Rp200 juta hingga Rp250 juta bagi sejumlah desa. Kondisi itu menuntut pemerintah desa lebih selektif dalam menentukan prioritas pembangunan. Setiap rupiah anggaran harus benar-benar diarahkan pada program yang mendesak dan memberi manfaat nyata bagi warga.
Novly mendorong agar pembangunan desa tidak hanya berfokus pada infrastruktur. Pemerintah desa diminta menyentuh pengembangan ekonomi produktif, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pemanfaatan potensi lokal, dan ketahanan pangan. Salah satu peluang yang disorot adalah pengembangan komoditas cabai atau rica untuk membantu memenuhi kebutuhan pasar sekaligus menekan tekanan inflasi daerah.
Ia juga mencontohkan Desa Budo yang berhasil mengembangkan potensi wilayah menjadi daya tarik wisata dan penggerak ekonomi masyarakat. Menurutnya, jika 114 desa di Minahasa Utara mampu mengoptimalkan potensi masing-masing, dampaknya akan besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Selain mendorong peningkatan kapasitas aparatur, Pemkab Minut terus memperkuat pengawasan melalui penerapan aplikasi keuangan desa serta inovasi Inspektorat bersama perangkat daerah terkait. Namun, sistem pengawasan itu tetap harus didukung keseriusan dan tanggung jawab seluruh aparatur desa. Pengawasan yang kuat tanpa komitmen dari pengelola anggaran dinilai tidak akan cukup.
Workshop ini turut dihadiri Anggota DPR RI Hillary Brigitta Lasut, Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Utara Heru Setiawan, Plt. Kepala Dinas PMD Sulut Novita Lumintang, Korwas APB BPKP Fakri Dhani, Inspektur Daerah Minut Steven Tuwaidan, serta para Hukum Tua, Sekretaris Desa, dan Kaur Keuangan se-Minahasa Utara. Kehadiran berbagai pihak tersebut menunjukkan pengelolaan Dana Desa menjadi perhatian bersama, mulai dari pemerintah daerah, DPR, hingga lembaga pengawasan.
Menutup sambutannya, Novly berharap kegiatan tersebut menghasilkan perubahan nyata dalam tata kelola keuangan desa. Ia tidak ingin lagi terjadi kesalahan akibat lemahnya pemahaman aturan maupun komitmen aparatur. Ia kemudian secara resmi membuka workshop tersebut atas nama Bupati Minahasa Utara.
Pemerintah daerah berharap Dana Desa dapat dikelola secara transparan dan akuntabel. Dengan begitu, Dana Desa tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi benar-benar menjadi pendorong pembangunan, ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat di seluruh desa di Minahasa Utara.
