Minahasa Utara — Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut) membuat langkah berani nan strategis yang langsung menyedot perhatian publik. Di tengah krisis pembelajaran yang diperparah oleh ketertinggalan literasi dan numerasi, Pemkab Minut resmi membuka agenda besar bertajuk “Transformasi Pendidikan” di Auditorium Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Sulawesi Utara, Senin (18/5).
Kegiatan yang akan berlangsung intensif selama lima hari hingga Jumat (22/5) ini bukanlah sekadar bimbingan teknis biasa. Ada pemandangan tak lazim yang membuat banyak pihak mengernyitkan dahi sebelum akhirnya mengangguk paham: jajaran pejabat daerah yang biasanya berkutat di ranah anggaran dan birokrasi, kini duduk sejajar dengan 548 guru dan kepala sekolah. Mereka adalah Kepala Inspektorat, Kepala Bappeda, hingga perwakilan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).
Mengapa Inspektorat dan Bappeda Wajib Terlibat?
Inilah poin krusial yang menjadi sorotan. Bupati Minahasa Utara, melalui sambutan tertulis yang dibacakan oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum, Drs. Jossy C. Kawengian, MAP, dengan tegas menyatakan bahwa kualitas literasi dan numerasi siswa adalah “rapor kolektif” pemerintah daerah.
Selama ini, masalah membaca dan berhitung kerap dianggap sebagai problema teknis yang hanya menjadi beban Dinas Pendidikan. Kini, paradigma itu dirombak total. Bupati menyerukan pergeseran dari sekadar rutinitas administratif menuju Perencanaan Berbasis Data (PBD). Hal ini menuntut agar data Rapor Pendidikan tak lagi sekadar menjadi pajangan laporan, melainkan “kompas” untuk membenahi daerah.
“Kita harus menjadikan data Rapor Pendidikan sebagai kompas utama. Melalui acuan data yang akurat, kita bisa mendiagnosis dengan tepat wilayah mana yang memerlukan intervensi cepat,” ujar Jossy tegas.
Untuk mewujudkan itu, peran lintas instansi menjadi harga mati:
· Bappeda bertanggung jawab memastikan program penguatan literasi ini selaras dan masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
· Inspektorat turun tangan mengawal akuntabilitas penggunaan dana BOS serta memastikan program berjalan efektif dan bebas dari tumpang tindih.
· BKAD mengawal agar alokasi anggaran pendidikan dalam APBD benar-benar tepat sasaran.
Merespons “Kartu Kuning” dari Pusat
Kehadiran Kepala BPMP Sulut, Febry H.J Dien, S.T, M.Inf.Tech (Man), juga menjadi penegas bahwa agenda ini adalah respons cepat terhadap rekomendasi dari Kemendikdasmen. Febry mengapresiasi langkah cepat Bupati yang langsung merespons temuan Ditjen PAUD Dasmen terkait masih rendahnya pengetahuan tentang literasi dan numerasi di Minahasa Utara.
“Kami sangat mengapresiasi Pak Bupati. Begitu rekomendasi turun, langsung direspons. Animo serta keikutsertaan massif dari para kepala sekolah dan tenaga pendidik ini menunjukkan bahwa Minahasa Utara serius berbenah,” tukas Febry.
Sasar 548 Garda Terdepan Pendidikan
Ketua Panitia Pelaksana yang juga Kepala Dinas Pendidikan, Ir. Jofieta N. Supit, M.Si., memaparkan bahwa pelatihan ini menyasar 548 peserta: 19 guru TK, 382 guru SD, dan 147 guru SMP. Mereka ditempa untuk menjadi agen perubahan.
Targetnya bukan sekadar membuat siswa bisa membaca atau menghitung dengan cepat. Lebih dari itu, para pendidik didorong untuk menguasai metode pembelajaran yang mampu melahirkan anak didik dengan kemampuan bernalar logis, berpikir kritis, serta cakap memecahkan masalah.
“Momentum ini harus menjadi titik balik. Kami instruksikan para kepala sekolah dan guru untuk menyerap materi ini, menghidupkan komunitas belajar, dan menjadi agen perubahan di sekolahnya masing-masing,” pungkas Jossy menutup sambutan Bupati.
Dengan langkah kolaboratif ini, publik kini menanti apakah strategi “mengerahkan seluruh ekosistem birokrasi” ala Minahasa Utara ini mampu mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan memulihkan krisis pembelajaran yang selama ini tersembunyi di balik bangku-bangku sekolah. Langkah ini membuktikan bahwa di Minahasa Utara, pendidikan adalah urusan semua pihak.(*)
