AIRMADIDI, jendelasulut.com — Di bawah kepemimpinan Bupati Dr. Joune Ganda, SE, MAP, MM, MSi dan Wakil Bupati Kevin William Lotulung, SH, MH (pasangan JGKWL), Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut) kembali menorehkan prestasi gemilang di bidang pelayanan publik. Pemkab Minut berhasil mempertahankan predikat Zona Hijau dengan opini “Kualitas Tertinggi” dari Ombudsman Republik Indonesia untuk Tahun 2024, sekaligus menunjukkan kesiapan menghadapi penilaian yang lebih komprehensif pada Tahun 2026.
Pertahankan Predikat Zona Hijau dengan Skor 90,61
Kabupaten Minahasa Utara berhasil meraih predikat Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kategori A (Zona Hijau) dengan opini kualitas tertinggi dari Ombudsman RI untuk Tahun 2024, dengan nilai 90,61. Prestasi ini menempatkan Minut di peringkat ke-4 tingkat Provinsi Sulawesi Utara.
Capaian ini merupakan keberlanjutan dari prestasi sebelumnya, di mana pada tahun 2023 Minut meraih skor 92,56 (Zona Hijau) dengan peringkat ke-56 tingkat nasional. Sejak tahun 2023, Minut konsisten mempertahankan predikat ini.
Penghargaan Tahun 2024 diserahkan dalam acara resmi di Ballroom Luwansa Hotel, Manado, pada Jumat (6/12/2024), dibuka oleh Gubernur Sulut yang diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan, Denny Mangala, bersama Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulut, Meilany Fransiska Limpar, SH., MH.
Bupati: Ini Bukti Kerja Keras Seluruh Jajaran
Bupati Joune Ganda mengungkapkan rasa syukur atas penghargaan ini, yang disebutnya sebagai hasil kerja keras seluruh jajaran Pemkab Minut sepanjang tahun 2024.
“Puji Tuhan, penghargaan ini menjadi bukti bahwa pelayanan publik yang menjadi hak dasar masyarakat telah berhasil kami tingkatkan dengan optimal. Pelayanan publik merupakan hak mendasar masyarakat dan menjadi inti dari sistem birokrasi di setiap daerah,” ujar Joune Ganda usai menerima penghargaan.
Ia menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan prioritas utama di bawah kepemimpinannya bersama Kevin W. Lotulung.
—
Inovasi Mal Pelayanan Publik Satu Pintu
Sebagai wujud komitmen nyata, Pemkab Minut menghadirkan Mal Pelayanan Publik (MPP) terpadu satu pintu. MPP ini menyediakan 129 jenis layanan dari 11 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 4 instansi eksternal, mulai dari dokumen kependudukan, perizinan usaha dan non-usaha, hingga konsultasi hukum.
Bupati Joune Ganda menekankan kehadiran MPP dirancang untuk menciptakan interaksi yang transparan dan akuntabel, sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menghadirkan layanan publik yang efektif, efisien, dan terintegrasi.
—
Ombudsman Perluas Cakupan Pengawasan Tahun 2026
Menunjukkan keseriusan luar biasa dalam menjaga kualitas pelayanan publik, Bupati Joune Ganda hadir langsung dalam kegiatan Entry Meeting Opini Ombudsman RI: Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2026 yang digelar di Aula Mapalus, Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Manado, Selasa (4/8/2026).
Kehadiran Bupati bersama jajaran Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, menjadi sinyal tegas bahwa Minahasa Utara berkomitmen menghadirkan pelayanan profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi penuh pada kepentingan rakyat.
Entry meeting yang dipimpin langsung Anggota Ombudsman RI, Abdul Ghofar Ismail, turut dihadiri Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulut Meliany Limpar, para bupati/wali kota, serta jajaran Forkopimda dan instansi vertikal.
Tahun 2026 menjadi tonggak sejarah karena Ombudsman RI memperluas cakupan pengawasan. Untuk pertama kalinya, penilaian tidak hanya menyasar kementerian, lembaga, dan pemda, tetapi juga BUMN, BHMN, PTN-BH, hingga Mahkamah Konstitusi. Secara total, 581 penyelenggara pelayanan publik akan dinilai, terdiri dari:
· 40 kementerian
· 45 lembaga
· 21 BUMN/BHMN/PTN-BH
· 38 pemerintah provinsi
· 356 pemerintah kabupaten
· 81 pemerintah kota
—
Gubernur: Pelayanan Publik Cermin Tata Kelola Bersih
Dalam sambutannya, Gubernur Yulius Selvanus menegaskan bahwa pelayanan publik adalah tolok ukur kehadiran negara di tengah masyarakat.
“Pelayanan publik bukan sekadar rutinitas birokrasi, tetapi cerminan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi penuh pada kepuasan masyarakat,” tegasnya.
Gubernur juga mengapresiasi capaian Sulawesi Utara di tahun 2025 dengan nilai 84,18 (Opini Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi) . Capaian ini harus menjadi pemacu bagi seluruh kabupaten/kota, termasuk Minut, untuk terus berbenah.
—
Tiga Rekomendasi Utama Ombudsman
Gubernur menyampaikan tiga rekomendasi utama Ombudsman RI yang menjadi perhatian serius seluruh daerah:
1. Mengintegrasikan peningkatan kualitas pelayanan ke dalam dokumen perencanaan daerah;
2. Menyediakan anggaran memadai untuk sarana-prasarana ramah disabilitas dan peningkatan kapasitas aparatur;
3. Melaksanakan evaluasi serta pembinaan pelayanan publik secara berkala dan berkesinambungan.
—
Ancaman El Niño Jadi Ujian, Layanan Tak Boleh Berhenti
Di tengah potensi dampak fenomena El Niño yang memicu musim kemarau panjang, Gubernur mengingatkan agar pelayanan publik justru dimaksimalkan.
“Layanan publik tidak boleh berhenti. Terutama pada sektor ketahanan pangan, bantuan sosial, kesehatan, dan pelayanan dasar lainnya,” tandasnya.
Hal ini selaras dengan langkah nyata Bupati Joune Ganda. Di hari yang sama, ia juga memimpin Apel Gelar Pasukan Tanggap Bencana Dampak El Nino bersama Polres Minut dan telah mengingatkan warganya untuk hemat air menghadapi ancaman kekeringan.
—
Penilaian Ombudsman di Tujuh Lokus
Penilaian Ombudsman dilakukan di tujuh lokus, meliputi lima dinas:
· Dinas Sosial
· Dinas Pendidikan
· Dinas Kesehatan
· Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
· DPMPSTP
Serta dua puskesmas: Likupang dan Kauditan. Indikator penilaian mencakup standar pelayanan, sistem informasi pelayanan publik, penanganan pengaduan, dan sarana prasarana.
—
Motivasi untuk Terus Berprestasi
Bupati Joune Ganda mengingatkan jajaran Organisasi Perangkat Daerah untuk tidak cepat berpuas diri.
“Hasil ini merupakan komitmen dari Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dalam hal peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Patut disyukuri dan menjadi kebanggaan, Minut mampu mempertahankan predikat opini kualitas tertinggi sejak tahun 2023,” tandas Joune Ganda.
Ia menambahkan bahwa penghargaan ini menjadi kebanggaan sekaligus motivasi bagi Pemkab Minut untuk terus mencetak prestasi di bawah kepemimpinan JGKWL. Dengan slogan “Prestasi Jangan Berhenti”, pasangan JGKWL membuktikan komitmennya dalam menghadirkan pelayanan publik prima bagi masyarakat Minahasa Utara. ***
