Jendelasulut.com — Roy Salmon Pitoy, anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Minut, menyampaikan ucapan selamat dan harapan besar atas pelantikan Dr. Muhammad Qodari, S.Psi., M.A sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP). Pelantikan tersebut dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta, sebagai bagian dari reshuffle kabinet pada Rabu, 17 September 2025.
Pitoy menilai penunjukan Dr. Qodari sebagai Kepala KSP adalah langkah strategis Presiden Prabowo dalam memperkuat arah kebijakan dan komunikasi politik nasional.
“Kami mewakili Daerah Pemilihan (Dapil 3) Kecamatan Wori, Kecamatan Likupang Barat, Likupang Timur, dan Masyarakat Minahasa Utara khususnya, mengucapkan selamat dan sukses kepada Dr. Muhammad Qodari atas amanah baru yang diberikan oleh Presiden Prabowo. Beliau bukan hanya seorang analis politik yang tajam, tetapi juga sosok yang memiliki kapasitas manajerial serta pemahaman mendalam tentang dinamika kebangsaan. Kami berharap beliau dapat menjadi penghubung yang efektif antara pemerintah dan rakyat,” ujar Roy Salmon Pitoy, yang juga merupakan mantan Hukumtua dua periode, kepada media.
Menurut Pitoy, Dr. Qodari dinilai mampu menjaga kesinambungan program prioritas nasional sekaligus menghadirkan inovasi dalam tata kelola komunikasi politik di lingkungan istana.
“Harapan kami, dengan kepemimpinan beliau di KSP, akan semakin terbangun iklim politik yang kondusif, kebijakan yang pro-rakyat, serta komunikasi yang lebih transparan dan solutif. Restu Indonesia siap mendukung langkah-langkah strategis pemerintah demi Indonesia yang lebih maju,” tegasnya.
Penunjukan Muhammad Qodari sebagai Kepala KSP memang menjadi sorotan dalam konstelasi politik nasional. Sebelumnya, Qodari dikenal luas sebagai Direktur Eksekutif Indo Barometer, sebuah lembaga survei ternama yang sering memberikan analisis mendalam mengenai isu-isu politik dan kebijakan publik di Indonesia. Dengan latar belakang tersebut, harapan terhadap kinerja Qodari di KSP sangat tinggi, terutama dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat serta memastikan kebijakan yang diambil benar-benar pro-rakyat.
