Jendelasulut.com — Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut) melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) melakukan terobosan inovatif dalam mengatasi permasalahan rumah tidak layak huni (RTLH) yang masih menjadi tantangan di wilayahnya. Dengan keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Disperkim menggandeng sektor swasta melalui program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP) atau Corporate Social Responsibility (CSR).
Kepala Dinas Perkimtan Minahasa Utara, Donal Tintingon, SSTP., menjelaskan bahwa inisiatif ini lahir dari keprihatinan mendalam atas kondisi warga yang masih kesulitan memiliki hunian yang layak. “Inspirasi kami adalah bagaimana caranya agar masyarakat berpenghasilan rendah dapat memiliki akses mudah untuk membangun atau merenovasi rumah secara swadaya. Program ini dirancang sebagai stimulus pembiayaan yang dapat membantu mereka mewujudkan impian tersebut,” ungkap Donal Tintingon.
Data menunjukkan bahwa masih terdapat 2.625 unit RTLH yang belum tertangani sejak tahun 2021 hingga 2024. Hal ini mendorong Pemkab Minut untuk mencari solusi kreatif, mengingat keterbatasan anggaran yang ada.
Pada tahun 2025, Pemkab Minut telah menandatangani nota kesepahaman (MOU) dengan tujuh perusahaan swasta yang memiliki komitmen terhadap kesejahteraan masyarakat, yaitu PT. Mer Soputan Maini, PT. Karya Putra Kawanua, PT. Pilar Andalan Lestari, PT. Manado Maju Perkasa, PT. Villa Putri Mandiri, PT. Karisma Tiga Putri, dan PT. Ciri Kasih Abadi. Kemitraan ini akan memfokuskan pada perbaikan delapan unit RTLH yang berlokasi di sekitar wilayah operasional perusahaan-perusahaan tersebut.
“Inovasi ini adalah bagian dari upaya kami menggandeng seluruh stakeholder, khususnya perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Minahasa Utara. Kami sangat mengapresiasi inisiatif mereka yang bersedia memanfaatkan dana CSR untuk membangun rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu,” jelas perwakilan Disperkim Minut.
Pemerintah daerah akan berperan aktif dalam memilih rumah-rumah yang memenuhi kriteria kelayakan untuk mendapatkan bantuan. Proses pembangunan akan dilakukan selama masa kepemimpinan Bupati Joune Ganda dan Wakil Bupati Kevin Lotulung (JG-KL). Pemerintah menargetkan setidaknya 40 hingga 50 rumah dapat dibangun melalui program ini, dengan arahan dan pembinaan dari pemerintah daerah untuk memastikan kualitas dan keberlanjutan program.
Inovasi ini mendapat apresiasi dari Dinas Perumahan Kota Bitung, yang berencana untuk mereplikasi program serupa di wilayah mereka. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif antara pemerintah daerah dan sektor swasta dapat menjadi model yang efektif dalam mengatasi masalah perumahan yang dihadapi oleh masyarakat berpenghasilan rendah.
Salah seorang penerima bantuan yang enggan disebutkan namanya, menyampaikan rasa terima kasihnya yang mendalam kepada Bupati Joune Ganda, Wakil Bupati Kevin Lotulung, serta Disperkim Minahasa Utara atas perhatian dan kepedulian mereka. “Saya atas nama keluarga dan pribadi mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian dan kepedulian yang nyata terhadap kondisi rumah kami. Terima kasih juga kepada perusahaan yang sudah membantu memperbaiki rumah kami melalui CSR. Tuhan Yesus memberkati,” ujarnya dengan nada haru.
Skema kolaboratif ini diharapkan dapat terus berlanjut di tahun-tahun mendatang, dengan menjangkau lebih banyak perusahaan mitra dan penerima bantuan. Dengan demikian, penanganan RTLH di Minahasa Utara dapat berjalan lebih optimal dan semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang dapat menikmati rumah yang layak huni. Inisiatif ini juga sejalan dengan prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran, yaitu Astacita ke-6, yang menekankan pembangunan dari desa dan bawah untuk mewujudkan pemerintahan ekonomi yang kuat dan mengatasi kemiskinan.
