MINUT, JENDELASULUT.COM — Perhatian publik kembali diarahkan pada komitmen pemerintah dalam mempercepat perbaikan layanan publik di daerah. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Republik Indonesia, Ahmad Yagus, secara langsung meninjau kualitas pelayanan di Kabupaten Minahasa Utara (Minut) pada Kamis (8/1). Kunjungan kerja ini bukan sekadar kunjungan formal, melainkan agenda pemantauan mendalam untuk memastikan masyarakat merasakan langsung dampak dari penyederhanaan birokrasi.
Setibanya di Kantor Bupati Minahasa Utara, Wamendagri disambut hangat oleh Sekretaris Daerah Minut, Novly Wowiling, beserta seluruh jajaran pimpinan daerah. Tanpa banyak basa-basi, rombongan langsung menuju Mal Pelayanan Publik (MPP) Minahasa Utara, yang menjadi ujung tombak interaksi antara pemerintah dan warga.
Di MPP, Wamendagri secara detail menelusuri setiap loket pelayanan. Dari administrasi kependudukan seperti pembuatan KTP dan akta kelahiran, perizinan usaha, layanan BPJS, hingga layanan terpadu lainnya. Yang menarik perhatian adalah interaksi langsungnya dengan petugas dan masyarakat. Ia menyapa para pengunjung yang sedang mengurus dokumen, menanyakan kelancaran proses, lamanya waktu tunggu, serta respons mereka terhadap kualitas pelayanan yang diberikan.
Hasil peninjauan itu memuaskan. Dalam pernyataannya, Ahmad Yagus menyampaikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. “Pelayanan di MPP Minut berjalan cepat, singkat, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya. Pernyataan ini sekaligus mengukuhkan reputasi Minahasa Utara yang telah dikenal sebagai salah satu daerah percontohan dalam penyelenggaraan MPP.
Namun, di balik apresiasi, terselip pesan penting yang tegas. Wamendagri mengingatkan agar prestasi ini tidak membuat pemerintah daerah berpuas diri. Dalam era yang terus berubah, inovasi dan peningkatan kualitas harus menjadi agenda terus-menerus. “Kita tidak boleh berhenti setelah menerima penghargaan. Justru ini harus menjadi pemicu untuk terus berkreasi dan meningkatkan kualitas pelayanan yang terbaik bagi masyarakat,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa standar pelayanan publik harus terus dinaikkan. Pemerintah pusat mendorong daerah tidak hanya mempertahankan kinerja, tetapi juga melakukan terobosan, misalnya dengan integrasi layanan digital, perluasan cakupan layanan satu atap ke kecamatan, atau penyempurnaan sistem antrian berbasis aplikasi.
Kunjungan Wamendagri ini memberikan sinyal kuat bahwa isu pelayanan publik menjadi prioritas nasional. Masyarakat diharapkan tidak hanya sebagai penerima layanan, tetapi juga dapat aktif mengawasi dan memberikan umpan balik. Dengan demikian, kunjungan ini bukan sekadar seremonial, tetapi bagian dari upaya sistematis untuk memastikan bahwa birokrasi bekerja untuk rakyat, dengan standar yang tinggi dan berkelanjutan.
