MINUT, JENDELASULUT.COM — Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut) mengambil langkah tegas untuk membenahi disiplin dan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungannya. Seluruh jajaran ASN kini diwajibkan untuk secara ketat mematuhi jam kerja dan meningkatkan produktivitas.
Instruksi resmi ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 208/54psdm/setre/11202 yang bersifat segera, dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemkab Minut. Surat tersebut secara gamblang menyoroti perilaku yang dinilai mengganggu disiplin kerja.
Larangan Keras “Berkeliaran” di Jam Kerja
Isi surat edaran secara spesifik melarang para ASN untuk berada di luar kantor tanpa alasan yang jelas selama jam kerja.Lokasi-lokasi yang secara eksplisit disebut sebagai tempat yang tidak seharusnya dikunjungi adalah:
· Pusat pertokoan
· Pasar
· Kantin
· Kafe/Cafe
· Tempat-tempat lain di luar lingkungan dinas.
Mekanisme Pengawasan: Razia Mendadak Bersama Satpol PP Yang membuat kebijakan ini lebih serius adalah mekanisme pengawasannya.BKPSDM diberi kewenangan untuk melakukan inspeksi mendadak (razia) secara rutin ke lokasi-lokasi terlarang tersebut. Pengawasan ini akan dilakukan secara bersama-sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) atau pihak lainnya.
Ini berarti, ASN yang kedapatan sedang “jalan-jalan” atau berbelanja di pasar pada pukul 09.00 pagi, misalnya, berisiko tinggi terjaring dalam razia ini.
Sanksi Tegas Menanti Pelanggar Surat edaran itu menegaskan konsekuensi bagi yang melanggar. ASN yang ditemukan di tempat tidak semestinya akan:
1. Segera diperiksa.
2. Dibuatkan laporan resmi kepada pimpinan.
3. Dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bisa beragam mulai dari teguran sampai sanksi administratif lebih berat.
Esensi Kebijakan: Meningkatkan Pelayanan Publik Langkah tegas ini pada dasarnya bertujuan untukmemaksimalkan waktu kerja ASN untuk melayani masyarakat. Dengan memastikan ASN berada di tempat tugasnya, diharapkan efektivitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik di Kabupaten Minahasa Utara dapat meningkat secara signifikan.
Surat edaran tersebut ditutup dengan pesan, “Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan pelaksanaannya,” mengisyaratkan bahwa instruksi ini harus dipatuhi tanpa toleransi.
Kebijakan ini kini menjadi sorotan publik, sekaligus menjadi ujian komitmen bersama untuk menciptakan birokrasi yang lebih disiplin, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan.
