Minut — Kabupaten Minahasa Utara (Minut) kembali mencatatkan prestasi membanggakan di tingkat provinsi. Di tengah sorotan publik terhadap maraknya kasus korupsi pengelolaan keuangan daerah di berbagai wilayah Indonesia, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minut justru mampu keluar sebagai zona hijau. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Utara kembali menganugerahkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk tahun kelima secara beruntun atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Penghargaan prestisius tersebut diserahkan dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang digelar di Aula Klabat Kantor BPK Sulawesi Utara, Jumat (29/5/2026). Bupati Minahasa Utara, Dr. Joune Ganda, didampingi Ketua DPRD Minut, Vonny A. Rumimpunu, tampak menerima langsung piagam penghargaan dari Kepala BPK Perwakilan Sulut, Bombit Agus Mulyo.
Bukan Sekadar Piala, Ini Jaminan Uang Rakyat✔
Opini WTP bukanlah sekadar sertifikat seremonial. Dalam dunia pengelolaan keuangan publik, ini adalah level tertinggi yang diberikan auditor eksternal, menandakan bahwa laporan keuangan daerah disajikan secara wajar, sesuai standar akuntansi pemerintahan, dan tidak ada salah saji material.
Kepala BPK Perwakilan Sulut, Bombit Agus Mulyo, dalam sambutannya menekankan bahwa pencapaian ini adalah buah dari kerja keras sistematis. “Melalui opini yang diberikan oleh BPK, kami berharap dapat meningkatkan tata kelola keuangan yang baik untuk semua kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Utara. Minahasa Utara kembali membuktikan diri. Hasilnya adalah Wajar Tanpa Pengecualian,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bombit menyoroti bahwa mempertahankan WTP di tahun kelima jauh lebih sulit daripada meraihnya pertama kali. “Ini bukan hal mudah. Ini bukti bahwa sistem pengawasan, perencanaan, dan pelaporan keuangan berjalan dengan baik dan patuh terhadap regulasi. Ini menjadi perhatian publik bahwa kepemimpinan di Minut serius memberantas kebocoran anggaran,” lanjutnya.
Faktor Kunci: Komitmen Bupati Joune Ganda ✔
Di balik capaian ini, publik menyoroti peran sentral Bupati Joune Ganda. Doktor lulusan Universitas Sam Ratulangi ini dikenal memiliki gaya kepemimpinan yang tidak mentoleransi keterlambatan pelaporan keuangan.
Dalam wawancaranya usai acara, Joune Ganda mengungkapkan bahwa rahasia utama WTP kelima adalah disiplin anggaran sejak Januari. “Kami tidak pernah berhenti berbenah. Setiap SKPD wajib menyusun laporan keuangan bulanan yang diverifikasi oleh inspektorat daerah. Tidak ada ruang bagi keterlambatan atau mark-up,” ujarnya dengan nada tegas.
Joune juga menyebut bahwa dirinya secara rutin menggelar “Tali Kasih” atau evaluasi keuangan tengah tahun yang melibatkan camat, lurah, hingga kepala desa. “Pengelolaan keuangan yang sehat adalah fondasi untuk pembangunan yang berkeadilan. Saya titip pesan ke seluruh ASN: Ini adalah hadiah untuk masyarakat Minut, bukan untuk saya pribadi,” lanjutnya.
Sorotan DPRD dan Penguatan Fungsi Pengawasan ✔
Ketua DPRD Minut, Vonny A. Rumimpunu, yang turut mendampingi bupati, memberikan apresiasi atas kolaborasi eksekutif-legislatif. Menurutnya, DPRD kini tidak lagi hanya menjadi “stempel proyek”, tetapi telah aktif menggunakan hak interpelasi dan fungsi pengawasan anggaran secara konstruktif.
“Kami di DPRD berkomitmen untuk mendukung penuh kebijakan eksekutif yang berpihak pada kepentingan publik, selama tata kelola keuangannya akuntabel. WTP kelima ini adalah bukti bahwa sinergi eksekutif dan legislatif berjalan dengan baik. Publik harus tahu bahwa setiap rupiah yang kita belanjakan diawasi dari hulu ke hilir,” ujar Vonny.
Minut Jadi Teladan di Sulut ✔
Dari total 15 kabupaten/kota se-Sulawesi Utara, sebanyak 14 daerah berhasil meraih WTP. Satu daerah yang belum memperoleh predikat tersebut adalah Kabupaten Kepulauan Talaud (masih mendapatkan Wajar Dengan Pengecualian/ WDP). Meski demikian, BPK mencatat bahwa Minahasa Utara menjadi salah satu daerah dengan nilai kepatuhan tertinggi terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Berikut 14 daerah penerima WTP tahun 2026:
1. Kota Manado
2. Kabupaten Minahasa Utara
3. Kabupaten Minahasa Selatan
4. Kabupaten Minahasa
5. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel)
6. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim)
7. Kabupaten Kepulauan Sitaro (Sitaro)
8. Kota Bitung
9. Kota Kotamobagu
10. Kota Tomohon
11. Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra)
12. Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong)
13. Kabupaten Kepulauan Sangihe
14. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut)
Acara tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, Kepala Badan Keuangan, serta tim pemeriksa dari masing-masing daerah.
Apa Arti WTP bagi Masyarakat Minut?
Bagi warga Airmadidi, Kauditan, Dimembe, hingga Likupang, opini WTP ini memiliki dampak nyata. Pertama, ini menjadi sinyal kuat bagi investor. Dengan pengelolaan keuangan yang transparan, minat investor untuk menanamkan modal di sektor pariwisata (terutama Likupang sebagai Kawasan Ekonomi Khusus/ KEK) dan pertanian meningkat.
Kedua, WTP membuka akses lebih luas terhadap Dana Alokasi Khusus (DAK) dan hibah dari pemerintah pusat serta lembaga internasional. Ketiga, bagi publik, ini adalah jaminan bahwa uang pajak dan retribusi tidak “bocor” ke kantong pribadi.
Seorang tokoh masyarakat Minut, yang dihubungi terpisah menyatakan, “Kami bangga. Tapi publik juga menunggu apakah WTP ini berbanding lurus dengan kesejahteraan rakyat.
Tantangan ke Depan: WTP Menuju Opini Berkelanjutan ✔
Meski prestasi ini patut diacungi jempol, BPK mengingatkan bahwa opini WTP harus diikuti dengan peningkatan kualitas value for money (ekonomis, efisien, dan efektif). Bombit Agus Mulyo menegaskan, “Ke depan, kami mendorong pemerintah daerah tidak hanya patuh regulasi, tetapi juga tepat sasaran. Apakah anggaran pembangunan benar-benar dirasakan rakyat?”
Menanggapi hal ini, Bupati Joune Ganda menyatakan bahwa pihaknya telah menyusun peta jalan menuju Opini WTP Berkelanjutan yang dipadukan dengan Indeks Tata Kelola Pemerintahan (ITGP). “Tahun 2027, kami targetkan serapan anggaran fisik dan mental di masyarakat mencapai 98 persen. Tidak ada lagi proyek mangkrak,” janjinya.
Prestasi lima tahun WTP Kabupaten Minahasa Utara menjadi pelajaran penting bagi daerah lain di Indonesia. Di tengah euforia penghargaan, publik berharap capaian akuntabilitas ini tidak berhenti sebagai seremonial tahunan, tetapi terus dikawal hingga berdampak pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan penurunan angka kemiskinan ekstrem di ujung utara Sulawesi. (*)
