Minut, jendelasulut.com — Joune Ganda, mewakili pemerintah kabupaten seluruh Indonesia, dengan tegas menyatakan dukungan penuh terhadap Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi IX DPR RI. Rapat yang berlangsung di Gedung Nusantara I, Kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu lalu, memfokuskan pembahasan pada perluasan akses layanan kesehatan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
Sebagai Bupati Minahasa Utara, Joune Ganda menyampaikan komitmen pemerintah kabupaten se-Indonesia untuk berkolaborasi aktif dengan pemerintah pusat dalam mewujudkan tujuan mulia JKN. Ia menekankan akses kesehatan yang memadai sebagai hak dasar setiap warga negara.
Dukungan pemerintah kabupaten terhadap JKN diwujudkan melalui beberapa langkah strategis:
– Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan: Pemerintah kabupaten berkomitmen meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan, termasuk penyediaan tenaga medis kompeten dan peralatan memadai. Ini mencakup peningkatan infrastruktur rumah sakit dan puskesmas serta pelatihan berkelanjutan bagi tenaga kesehatan.
– Peningkatan Kepesertaan JKN: Upaya peningkatan jumlah peserta JKN, khususnya bagi masyarakat belum terdaftar, akan dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi yang masif, serta penyederhanaan prosedur pendaftaran.
– Penguatan Koordinasi dan Kerjasama: Koordinasi dan kerjasama yang kuat dengan pemerintah pusat, BPJS Kesehatan, dan pihak terkait akan memastikan kelancaran program JKN. Ini meliputi penyelesaian hambatan administrasi dan penyediaan data akurat dan terintegrasi.
– Pemantauan dan Evaluasi Berkala: Pemantauan dan evaluasi berkala akan memastikan efektivitas dan efisiensi program JKN. Hasilnya akan digunakan untuk perbaikan dan peningkatan program di masa mendatang.
Ganda mengakui tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan anggaran, kendala geografis, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Namun, ia optimistis bahwa dengan kerjasama dan komitmen semua pihak, tantangan tersebut dapat diatasi.
Rapat Panja Komisi IX DPR RI menghasilkan kesepakatan untuk terus mendorong peningkatan kualitas dan cakupan JKN. Komisi IX DPR RI akan melakukan pengawasan dan evaluasi, serta memberikan dukungan penuh kepada pemerintah pusat dan daerah. Partisipasi aktif pemerintah kabupaten, seperti yang ditekankan Joune Ganda, merupakan kunci keberhasilan JKN.
.
