Jakarta — Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) kembali meneguhkan eksistensinya sebagai wadah akademik dan profesional di bidang pemerintahan dengan menggelar acara pelantikan Dewan Pengurus Pusat (DPP) untuk periode 2026-2031. Acara yang berlangsung khidmat di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, ini menjadi sorotan publik karena dihadiri oleh para akademisi, praktisi pemerintahan, hingga kepala daerah. Sabtu, 25 April 2026.
Pelantikan yang dimulai pukul 09.00 WIB hingga selesai tersebut tidak hanya seremonial belaka. Di balik pergantian kepengurusan, tersiar kabar tentang langkah strategis MIPI yang mulai merambah ke pelosok negeri. Salah satu yang mencuri perhatian adalah penerbitan Surat Mandat Nomor: Mdt-04/A/DPP-MIPI/III/2026 yang ditandatangani langsung oleh Ketua Harian DPP MIPI, Prof. Dr. Muhadam Labolo, M.Si. , dan Sekretaris Jenderal, Prof. Dr. H. Mansyur Achmad Km, M.Si.
Surat tersebut secara resmi memberikan mandat kepada Dr. Joune J. E. Ganda, SE., MAP., MM., MSi. , yang saat ini menjabat sebagai Bupati Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Tugas yang diemban begitu strategis: menyusun kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) MIPI Provinsi Sulawesi Utara dalam waktu paling lambat 30 hari sejak surat terbit, yaitu 18 Maret 2026.
Keputusan ini diartikan oleh banyak kalangan sebagai bentuk nyata desentralisasi organisasi dan penguatan kelembagaan ilmu pemerintahan di luar Pulau Jawa. Mengingat selama ini pusat gravitasi organisasi ilmu pemerintahan banyak bertumpu di Jakarta dan institusi seperti IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri) yang menjadi sekretariat MIPI.
“Mandat kepada Bupati Minut (Minahasa Utara) bukan tanpa alasan. Ini adalah upaya MIPI untuk membumikan ilmu pemerintahan melalui tokoh-tokoh yang memang memiliki akses dan kapasitas di daerah,” demikian narasi yang berkembang di kalangan peserta pelantikan.
Susunan Pengurus Definitif
Selain soal mandat daerah, pelantikan hari ini juga mengumumkan struktur organisasi DPP MIPI periode 2026-2031 yang komplit. Berdasarkan dokumen yang diterima, jajaran puncak organisasi diduduki oleh:
· Ketua Umum: Dr. H. Anwar Hafid, M.Si.
· Ketua Harian: Prof. Dr. Muhadam Labolo, M.Si.
· Sekretaris Jenderal: Prof. Dr. H. Mansyur Achmad Km, M.Si.
· Bendahara Umum: Dr. H. Dairul, M.Si.
Susunan kepengurusan juga diperkuat oleh beberapa ketua bidang, seperti Prof. Dr. Rosi Lambelanova (Bidang Pengembangan Keilmuan) dan Drs. James Robert Pualilin, M.Si. (Bidang Organisasi Keanggotaan), serta sejumlah wakil sekretaris jenderal dan wakil bendahara yang berasal dari latar belakang akademisi dan aparatur sipil.
Antusiasme dan Harapan Publik
Ketua Harian DPP MIPI, Prof. Muhadam Labolo, dalam sambutannya menekankan bahwa periode 2026-2031 harus menjadi era digitalisasi dan inovasi dalam kajian pemerintahan. “Kami tidak ingin MIPI hanya menjadi perkumpulan elite. Ke depan, kita akan fokus pada sertifikasi, diklat, penerbitan jurnal terakreditasi, serta pendataan anggota yang terintegrasi secara digital. Mandat di Sulawesi Utara adalah pilot project-nya,” ujar Labolo di hadapan tamu undangan.
Sementara itu, bagi yang ingin memantau langsung perkembangan organisasi atau mengonfirmasi kehadiran di acara-acara resmi MIPI, panitia menyediakan kontak person Sdr. Andi Fitri Rahmadany (0852 3108 6846) .
Dengan berakhirnya pelantikan pukul 12.00 WIB, harapan besar kini tertumpu pada kepengurusan baru untuk menjembatani kesenjangan antara teori pemerintahan di bangku kuliah dengan praktik birokrasi di lapangan, terutama di daerah-daerah seperti Sulawesi Utara.
Acara dihadiri seluruh undangan dengan mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dan berlangsung kondusif di Hotel Grand Sahid Jaya, kawasan Sudirman, Jakarta Pusat.
