JendelaSulut.com — Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Hendrar Prihadi, menerima audiensi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gorontalo di Gedung LKPP pada Rabu (22/01). Pertemuan ini membahas sejumlah agenda penting terkait implementasi Katalog Elektronik versi 6, strategi dalam menjaga stabilitas harga produk di Katalog Elektronik, dan peran DPRD Kota Gorontalo sebagai lembaga legislatif dalam mengawasi pengadaan barang/jasa pemerintah di kota Gorontalo.
“Yang perlu digarisbawahi, harga produk yang tertera di Katalog Elektronik bukan harga final. Setiap pejabat pengadaan wajib bernegosiasi sebelum membeli, bahkan ada metode konsolidasi pengadaan untuk mendapatkan harga terbaik,” tegas Hendi melalui akun resminya. “Langkah ini penting untuk memastikan efektivitas program prioritas produk dalam negeri dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Jika tidak dilakukan, risikonya harga menjadi mahal dan berdampak pada ketidak-efektifan anggaran.”
Hendi, sapaan akrab Kepala LKPP, menekankan pentingnya pemanfaatan Katalog Elektronik versi 6 sebagai salah satu metode untuk meningkatkan efisiensi pengadaan barang/jasa di pemerintah. Ia juga memaparkan bahwa program ini dapat memperkuat perekonomian melalui pemberdayaan produk dalam negeri dan Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK).
Audiensi ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara LKPP dan DPRD Kota Gorontalo dalam mendorong terwujudnya pengadaan barang/jasa pemerintah yang efisien, transparan, dan berpihak pada produk dalam negeri serta UMKM.
