Minut – Kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan layanan Chrome Device Management (CDM) di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) memasuki babak baru yang mengejutkan publik. Mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim secara resmi menghadapi tuntutan pidana berat dengan hukuman penjara 18 tahun serta kewajiban membayar uang pengganti mencapai Rp5,68 triliun.
Tuntutan yang dibacakan jaksa pada Kamis, 13 Mei 2026 ini langsung menjadi perhatian nasional. Bukan hanya karena nominal kerugian negara yang fantastis, melainkan juga karena sosok Nadiem dikenal sebagai tokoh reformasi pendidikan yang selama ini mendapat apresiasi luas dari masyarakat. Kini, ia justru terjerat dalam pusaran hukum yang disebut jaksa sebagai “skema kejahatan kerah putih sistematis” di sektor pendidikan.
—
Tuntutan Lengkap: Penjara, Denda, dan Uang Pengganti
Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Agung mengajukan tuntutan yang terbagi dalam dua kategori: pidana pokok dan pidana tambahan.
Pidana Pokok:
· 18 tahun penjara, dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani
· Denda Rp1 miliar dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti kurungan selama 190 hari
Pidana Tambahan:
· Membayar uang pengganti sebesar Rp5,68 triliun
· Jika dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap tidak dibayar, harta bendanya akan disita dan dilelang
· Apabila harta tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 9 tahun
Total ancaman hukuman yang dihadapi Nadiem jika ditambah uang pengganti tidak dibayar mencapai 27 tahun penjara.
—
Fakta Memberatkan yang Terungkap di Persidangan
Jaksa memaparkan sejumlah alasan yuridis yang menjadi dasar tuntutan berat tersebut. Publik dibuat terperangah dengan fakta-fakta yang dinilai sistematis dan terencana.
1. Penyalahgunaan Wewenang dan Konflik Kepentingan
Persidangan mengungkap bahwa kebijakan pengadaan Chromebook dipaksakan meskipun terdapat opsi perangkat lain yang lebih murah dan sesuai dengan kebutuhan siswa di daerah terpencil. Jaksa menemukan bukti adanya pesan elektronik berisi instruksi “Go ahead with Chromebook” yang dikeluarkan langsung oleh Nadiem.
Lebih mencengangkan lagi, jaksa mengungkap keberadaan shadow organization — struktur bayangan di dalam kementerian yang tidak tercatat dalam organisasi resmi, namun memiliki kekuasaan signifikan dalam menentukan pemenang tender. Struktur inilah yang diduga menjadi kendali utama di balik pengadaan bermasalah.
2. Kerugian Negara Triliunan Rupiah
Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan perhitungan jaksa, proyek digitalisasi pendidikan senilai lebih dari Rp9 triliun itu mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai Rp2,18 triliun.
Kerugian ini berasal dari dua sumber utama:
· Kemahalan harga pengadaan laptop Chromebook yang dinilai tidak wajar dibandingkan harga pasar perangkat sejenis
· Pengadaan layanan Chrome Device Management (CDM) yang dinyatakan tidak diperlukan karena fungsinya dapat digantikan oleh perangkat lunak gratis atau biaya murah
3. Dugaan Kekayaan Tidak Wajar Rp4,87 Triliun
Fakta lain yang membuat publik terkejut adalah temuan adanya peningkatan harta kekayaan Nadiem yang tidak wajar selama menjabat sebagai menteri. Jaksa menduga kenaikan sebesar Rp4,87 triliun tersebut berkaitan erat dengan aliran dana dari skema pengadaan yang sarat konflik kepentingan.
“Terdapat ketidaksesuaian antara penghasilan yang dilaporkan dalam LHKPN dengan gaya hidup serta aset yang dimiliki,” ujar jaksa di persidangan.
4. Dampak Sistemik pada Pendidikan Anak Indonesia
Jaksa menegaskan bahwa tindak pidana korupsi di sektor pendidikan merupakan faktor pemberat yang sangat signifikan. Pasalnya, proyek yang seharusnya membantu pemerataan akses teknologi bagi siswa di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) justru diduga dikorupsi.
“Korupsi ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat peningkatan kualitas pendidikan anak-anak Indonesia yang menjadi generasi penerus bangsa. Ini kejahatan terhadap masa depan,” tegas jaksa dalam amar tuntutannya.
—
Kronologi Menuju Tuntutan
Kasus ini berawal dari proyek besar bernama “Digitalisasi Sekolah” yang diluncurkan dengan tujuan mulia: menyediakan perangkat komputer bagi sekolah-sekolah yang belum memiliki laboratorium komputer, terutama di daerah terpencil.
Namun, sejak 2024, laporan dari berbagai lembaga pengawasan mulai bermunculan. Ada dugaan mark-up harga dan pengadaan layanan yang tidak diperlukan. Pemeriksaan berlanjut hingga akhirnya nama Nadiem Makarim ditetapkan sebagai tersangka pada awal 2026.
11 Mei 2026 – Nadiem resmi ditahan dan ditempatkan di tahanan rumah karena pertimbangan tim medis yang menyatakan kondisi kesehatannya kurang mendukung untuk ditahan di rutan biasa.
13 Mei 2026 – Sidang tuntutan digelar. Jaksa membacakan tuntutan 18 tahun penjara dan denda triliunan rupiah di hadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.
—
Respons Nadiem: Kecewa Berat dan Menyangkal
Menghadapi tuntutan yang dinilai luar biasa berat, Nadiem Makarim langsung memberikan respons emosional. Melalui tim kuasa hukumnya, ia menyatakan kekecewaan berat dan menyebut tuntutan tersebut “tidak masuk akal”.
“Saya sangat kecewa. Tuntutan ini lebih berat dari hukuman untuk pelaku terorisme. Saya tegaskan tidak ada satupun kesalahan administratif apalagi unsur korupsi dalam kasus ini. Tidak ada bukti saya menerima aliran uang satu rupiah pun,” ujar Nadiem dalam pernyataan tertulis yang dibacakan kuasa hukumnya.
Tim pembela juga menyatakan akan mengajukan nota pembelaan (pleidoi) yang komprehensif untuk membantah seluruh dalil jaksa. Mereka berargumen bahwa kebijakan pengadaan Chromebook telah melalui proses kajian teknis yang matang dan sesuai dengan kebutuhan.
—
Reaksi Publik dan Pengamat
Kasus ini memecah opini publik. Sebagian masyarakat yang selama ini mengagumi inovasi Nadiem di dunia pendidikan merasa sulit percaya dengan tuntutan seberat itu. Namun, pengamat hukum dan anti-korupsi menilai tuntutan jaksa sudah proporsional mengingat skala kerugian negara yang luar biasa besar.
Ketua Sulut Corruption Watch (SCW) Novie Ngangi menyatakan kepada jendelasulut com, “Kerugian Rp2,18 triliun bukan angka kecil. Ini setara dengan anggaran pembangunan ratusan sekolah baru. Jika terbukti, hukuman berat adalah keharusan.”
Di sisi lain, pegiat pendidikan mengungkapkan kekecewaan mendalam. “Program digitalisasi sangat dinanti sekolah di pelosok. Tapi kini yang terjadi adalah kekecewaan karena perangkat yang diterima banyak yang bermasalah dan layanan CDM justru merepotkan,” keluh seorang kepala sekolah di Nusa Tenggara Timur.
—
Apa yang Akan Terjadi Selanjutnya?
Sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan pleidoi atau nota pembelaan dari tim kuasa hukum Nadiem Makarim. Majelis hakim kemudian akan menjatuhkan putusan setelah mempertimbangkan tuntutan jaksa dan pembelaan terdakwa.
Publik kini menanti apakah majelis hakim akan mengabulkan tuntutan jaksa atau justru menjatuhkan putusan yang lebih ringan. Apapun keputusannya, kasus ini telah menjadi ujian besar bagi komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia, sekaligus menjadi pelajaran pahit bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum — termasuk mantan menteri sekalipun. (*)
