Manado, jendelasulut.com — Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara memperkuat fondasi fiskal daerah melalui optimalisasi digitalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Komitmen ini ditandai dengan kehadiran Sekretaris Daerah Minahasa Utara Ir. Novly Wowiling, M.Si., didampingi Kepala Bapenda Christian Katuuk, S.H., dalam High Level Meeting (HLM) bertema “Membangun Fondasi Fiskal Daerah yang Kuat melalui Optimalisasi Digitalisasi Pendapatan Asli Daerah” di Hotel Sentra Manado, Selasa (20/10/2026).
HLM itu juga membahas Perjanjian Kerja Sama layanan elektronik pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), opsen PKB, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), opsen BBNKB, Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), serta Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang.
Wakil Gubernur Sulawesi Utara Dr. Johannes Victor Mailangkay, S.H., M.H., mengapresiasi pihak yang terus mendorong digitalisasi pemerintahan daerah. Ia menegaskan digitalisasi pendapatan harus berjalan seiring peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Pendapatan daerah merupakan sumber penting untuk membiayai pelayanan yang setiap hari dibutuhkan masyarakat. Karena itu, kemudahan membayar pajak dan retribusi harus berjalan bersama dengan ketertiban pencatatan, sehingga setiap penerimaan dapat dipastikan masuk ke kas daerah secara benar dan transparan,” tegasnya.
Menurut Wagub, keberhasilan digitalisasi harus dirasakan langsung masyarakat: warga semakin mudah memenuhi kewajiban pembayaran, petugas semakin tertib melayani, dan pemerintah memperoleh informasi penerimaan yang akurat serta dapat dipercaya.
Ia juga menyoroti capaian Sulawesi Utara yang meraih peringkat ketiga tingkat provinsi di wilayah Sulawesi pada evaluasi Championship Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD)/TP2DD 2025. Apresiasi diberikan kepada Kota Manado, Kota Bitung, dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
Meski demikian, masih ada tantangan berupa keterbatasan jaringan internet di sejumlah wilayah, kebutuhan pendampingan dan edukasi bagi aparatur serta masyarakat, dan penguatan integrasi sistem antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan bank pengelola RKUD. HLM diminta menghasilkan rencana tindak lanjut yang jelas agar digitalisasi PAD benar-benar memperkuat kapasitas fiskal dan menghadirkan layanan publik yang lebih mudah, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.
