Manado — Kabupaten Minahasa Utara (Minut) semakin mengukuhkan diri sebagai lokomotif ekonomi di Sulawesi Utara. Berkat keberhasilannya menarik investasi dalam negeri maupun asing, daerah ini menerima apresiasi khusus dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam agenda Dedicated Team Meeting Regional Investor Relations Unit (RIRU) Sulawesi Utara 2026 yang digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulut, Kamis (21/5/2026).
Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur Sulut, Dr. J. Victor Mailangkay, SH., MH., saat membacakan pidato tertulis Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE. Penghargaan ini menjadi pengakuan publik atas peran strategis Minut yang dinilai mampu menjadi motor penggerak perekonomian daerah, terutama dalam kontribusinya terhadap capaian Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) se-Sulawesi Utara.
Capaian Impresif di Tengah Perlambatan
Berdasarkan data realisasi investasi Triwulan I-2026, total modal yang masuk ke Sulawesi Utara mencapai Rp2,13 triliun. Dari jumlah tersebut, Kabupaten Minahasa Utara menyumbang Rp779 miliar atau sekitar 36 persen dari total capaian provinsi. Angka ini menempatkan Minut di peringkat kedua setelah Kota Manado.
“Dengan penuh rasa syukur, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kabupaten Minahasa Utara atas capaian investasi yang menyentuh Rp779 miliar. Namun, di sisi lain, gap yang cukup lebar dengan wilayah lainnya harus menjadi perhatian bersama,” tegas Wagub Victor Mailangkay dalam arahannya.
Bupati Minahasa Utara, Dr. Joune J. E. Ganda, SE., MAP., MM., M.Si., yang hadir langsung dalam forum tersebut, berkesempatan memaparkan sejumlah langkah strategis yang telah dijalankan. Mulai dari kemudahan perizinan berbasis digital, percepatan pelayanan terpadu, hingga evaluasi berkala terhadap iklim investasi PMA dan PMDN di daerahnya sepanjang tahun ini.
Tantangan Serius di Balik Satu Bintang Terang
Meskipun Minut tampil impresif, Gubernur Sulut melalui sambutannya mengingatkan bahwa capaian investasi Sulut secara makro masih menyisakan pekerjaan rumah besar. Target investasi tahun 2026 yang ditetapkan sebesar Rp12,13 triliun, hingga triwulan pertama baru terealisasi sekitar 18 persen.
Yang lebih mengkhawatirkan, persentase ini justru menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mampu mencapai 33 persen. Selain itu, laju pertumbuhan ekonomi domestik Sulut pada Q1-2026 tercatat hanya 3,25 persen (year on year), masih jauh di bawah rata-rata nasional yang melaju di angka 5,96 persen.
Kondisi ini menjadi alarm bagi seluruh pemangku kepentingan. “Kita tidak bisa hanya bersandar pada satu atau dua daerah. Kesenjangan antardaerah harus segera diatasi,” demikian pesan Gubernur yang dibacakan Wagub.
Tiga Strategi Intervensi Ketat
Merespons kondisi yang timpang tersebut, Pemprov Sulut bersama Bank Indonesia menetapkan tiga strategi intervensi ketat yang wajib dikawal seluruh kepala daerah:
1. Monitoring Bulanan
Pengawasan intensif dan berkala terhadap seluruh proyek strategis di daerah akan dilakukan. Setiap hambatan teknis maupun non-teknis diharapkan dapat dimitigasi sejak dini, sehingga tidak menggagalkan realisasi investasi di lapangan.
2. Debottlenecking
Pemprov akan mengurai dan menyelesaikan secara cepat berbagai kendala regulasi yang kerap menjadi momok investor, termasuk sengketa pembebasan lahan yang melibatkan lintas wilayah. Langkah ini diharapkan dapat memotong rantai birokrasi yang selama ini memperlambat eksekusi proyek.
3. Hilirisasi & Diversifikasi Sektor
Pemerintah daerah diminta mengalihkan fokus dari sektor konvensional menuju industri padat karya yang memiliki nilai tambah tinggi. Komoditas unggulan seperti pengolahan kelapa, tuna, cakalang, serta pengembangan ekosistem smart tourism menjadi prioritas utama.
Mal Pelayanan Publik: Ujung Tombak Kemudahan Investasi
Di penghujung sambutannya, Wagub Sulut mengingatkan pentingnya memaksimalkan peran Mal Pelayanan Publik (MPP) di tiap kabupaten dan kota. Fasilitas ini dinilai sebagai ujung tombak pemberian kemudahan bagi investor yang ingin menanamkan modal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
“Investasi itu esensinya adalah kepercayaan. Kita tidak memerlukan laporan administrasi yang terlihat indah di atas kertas. Yang paling utama adalah eksekusi nyata di lapangan,” pungkas Victor Mailangkay dengan tegas.
Pertemuan strategis ini turut dihadiri oleh Kepala Perwakilan BI Sulut Joko Supratikto, Kepala Kantor Bea Cukai Bitung Didit Prayudi Sidharta, serta seluruh Bupati dan Walikota se-Sulawesi Utara. Dengan komitmen bersama, diharapkan capaian investasi hingga akhir tahun 2026 dapat mengejar target yang telah ditetapkan, sekaligus memperkuat pemerataan pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Sulawesi Utara.(*)
