MINUT, JENDELASULUT.COM — Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) adalah pilar penting demokrasi di tingkat akar rumput, di mana masyarakat desa memilih pemimpin yang mereka percayai. Namun, realitas di lapangan seringkali menghadirkan tantangan tersendiri. Salah satunya adalah situasi ketika hanya ada satu calon yang mendaftar hingga batas akhir pendaftaran. Lalu, bagaimana hukum merespons kondisi ini?
UU Nomor 3 Tahun 2024: Reformasi Aturan Calon Tunggal dalam Pilkades
Jendelasulut.com menelusuri bahwa revisi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang kemudian diperbarui melalui UU Nomor 3 Tahun 2024, membawa angin segar dalam mengatasi persoalan calon tunggal. Pasal 34A dalam UU ini menjadi panduan utama, mengatur secara rinci jumlah minimal calon dan langkah-langkah yang harus diambil jika hanya ada satu pendaftar.
Detail Aturan Pasal 34A: Mengurai Langkah demi Langkah
1. Minimal Dua Calon: Pasal 34A ayat (1) secara tegas menyatakan bahwa “Calon Kepala Desa paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang.” Ini adalah fondasi utama yang memastikan Pilkades berjalan secara kompetitif dan demokratis.
2. Perpanjangan Masa Pendaftaran (Tahap 1): Jika hanya satu calon yang mendaftar hingga batas waktu, Pasal 34A ayat (2) mengamanatkan perpanjangan masa pendaftaran selama 15 hari. Tujuannya jelas, yaitu memberikan kesempatan kepada warga desa lainnya yang memenuhi syarat untuk turut berpartisipasi dalam kontestasi Pilkades.
3. Perpanjangan Masa Pendaftaran (Tahap 2): Apabila setelah perpanjangan pertama masih belum ada penambahan calon, Pasal 34A ayat (3) memberikan opsi perpanjangan kedua selama 10 hari.
4. Musyawarah Mufakat: Solusi Jika Calon Tunggal Tak Terhindarkan: Dalam skenario terburuk, jika setelah dua kali perpanjangan tetap hanya ada satu calon, Pasal 34A ayat (4) memberikan solusi. Panitia Pilkades bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) akan menetapkan calon tersebut melalui musyawarah untuk mufakat. Ini adalah langkah hukum yang memastikan desa tetap memiliki pemimpin, meski tanpa kompetisi elektoral. Dalam hal ini, tidak ada pemungutan suara, dan calon tunggal ditetapkan langsung sebagai Kepala Desa.
Menanti Arah Kebijakan dalam Peraturan Pemerintah (PP)
Sebagai pelengkap, Pasal 34A ayat (5) menyebutkan bahwa tata cara penetapan calon tunggal akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP). Detail teknis mengenai pelaksanaan musyawarah, format yang harus diikuti, dan prosedur penetapan masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat. Saat ini, PP tersebut masih dalam tahap perumusan.
Implikasi dan Makna Aturan Baru
Dengan adanya aturan yang komprehensif ini, desa memiliki panduan yang jelas dan terukur dalam menghadapi situasi calon tunggal. Lebih dari itu, aturan ini juga menjadi jaminan bahwa prinsip-prinsip demokrasi tetap dijunjung tinggi, sekaligus memastikan keberlanjutan roda pemerintahan desa.
Konfirmasi dari Implementasi Daerah (Contoh):
