Jakarta, jendelasulut.com — Bupati Minahasa Utara, Dr. Joune James Esau Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si., yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia, membahas penguatan pengelolaan keuangan daerah dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Rapat yang dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri Dr. H. Bima Arya Sugiarto, S.I.P., M.Si. bersama Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si. tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Turut hadir dalam pertemuan itu Ketua APKASI H. Bursah Zarnubi, S.E., yang juga Bupati Lahat, Sumatera Selatan, serta Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Eri Cahyadi, S.T., M.T., Wali Kota Surabaya.
Dalam forum tersebut, Joune Ganda menegaskan bahwa penguatan tata kelola keuangan daerah merupakan fondasi penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mempercepat pembangunan daerah.
“Pengelolaan keuangan daerah yang sehat harus dibangun melalui perencanaan yang matang, belanja yang berkualitas, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah yang dilakukan secara inovatif tanpa membebani masyarakat. Dengan demikian, daerah memiliki kapasitas fiskal yang lebih kuat untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Joune Ganda.
Menurutnya, arahan Kemendagri menjadi pedoman penting bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan APBD, memperkuat disiplin fiskal, serta mengoptimalkan berbagai potensi PAD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebagai Sekretaris Jenderal APKASI, Joune Ganda juga menilai forum koordinasi tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan fiskal, sekaligus mendorong peningkatan kapasitas daerah menuju kemandirian fiskal dan daya saing yang lebih kuat.
Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara terus berkomitmen meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui digitalisasi sistem keuangan, penerapan prinsip good governance, peningkatan efektivitas belanja daerah, serta inovasi dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah.
Keikutsertaan Joune Ganda dalam rakor tersebut sekaligus menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara untuk terus mendukung kebijakan strategis pemerintah pusat dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang profesional, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
