Nasional — Kementerian Pariwisata (Kemenpar) tengah melakukan perubahan strategis besar-besaran dalam kebijakan investasi sektor pariwisata nasional. Langkah agresif ini tidak hanya bertujuan memecah konsentrasi modal yang selama ini terakumulasi di Pulau Dewata, tetapi juga menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berbasis lingkungan di berbagai wilayah Indonesia.
Keputusan ini menjadi perhatian publik karena menyangkut masa depan pariwisata nasional yang selama ini dinilai timpang. Selama bertahun-tahun, Bali bagaikan “magnet raksasa” yang menyedot hampir separuh wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia.
Data Tak Terbantahkan: Bali Mulai Kelelahan
Data sektoral menunjukkan, dari total 15,39 juta kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia, hampir separuhnya—mendekati 7 juta pergerakan—masih terserap di Bali. Akibat konsentrasi yang ekstrem ini, kawasan-kawasan premium seperti Canggu, Seminyak, Uluwatu, dan Ubud mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan parah.
Fenomena overtourism (wisatawan berlebih) dan kepadatan investasi telah memicu kemacetan berkepanjangan, kenaikan harga lahan yang tidak terkendali, serta tekanan luar biasa terhadap ekosistem lokal. Air bersih menjadi langka, sampah plastik menggunung, dan budaya lokal mulai tergerus oleh komersialisasi yang masif.
“Kita tidak bisa terus membiarkan Bali menanggung beban sendiri. Potensi pariwisata Indonesia jauh lebih luas dari sekadar Pulau Dewata,” tegas Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dalam konferensi pers di Jakarta, akhir pekan lalu.
Menjawab Tren Global: Wisata Kebugaran dan Pengalaman Otentik
Pergeseran kebijakan ini juga merupakan respons cerdas terhadap perubahan tren pasar global. Wisatawan masa kini, terutama pascapandemi, mulai meninggalkan model wisata massal yang hanya mengandalkan selfie di tempat ikonik. Mereka justru memburu wellness tourism (wisata kebugaran) serta pengalaman otentik yang menyentuh aspek budaya, alam, dan spiritual.
“Wisatawan sekarang ingin bercerita, bukan sekadar berfoto. Mereka ingin belajar membatik di desa terpencil, menyelam di perairan yang masih perawan, atau bermeditasi di tepi danau vulkanik. Inilah yang sedang kita siapkan di luar Bali,” tambah Menteri Widiyanti.
Peta Jalan 10 Destinasi Prioritas
Untuk mengurai kepadatan sekaligus menciptakan episentrum baru, pemerintah telah menetapkan peta jalan pengembangan ekosistem yang bertumpu pada 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP). Zona akselerasi ini mencakup:
1. Danau Toba (Sumatera Utara) – dengan pesona budaya Batak dan kaldera terbesar di dunia.
2. Borobudur (Jawa Tengah) – warisan dunia yang tak hanya candi, tapi pusat meditasi global.
3. Mandalika (NTB) – sirkuit kelas dunia dan pesona pantai selatan Lombok.
4. Labuan Bajo (NTT) – gerbang menuju Komodo dan kepulauan eksotis.
5. Likupang (Sulawesi Utara) – surga tersembunyi di Minahasa Utara.
6. Tanjung Kelayang (Bangka Belitung) – batu granit dan laut biru yang tenang.
7. Bromo Tengger Semeru (Jatim) – lanskap vulkanik yang epik.
8. Wakatobi (Sulawesi Tenggara) – taman laut kelas dunia.
9. Morotai (Maluku Utara) – saksi bisu sejarah Perang Dunia II dengan bawah laut yang memukau.
10. Raja Ampat (Papua Barat Daya) – surga biodiversitas laut nomor satu dunia.
Formula Khusus untuk Bali, Jakarta, dan Kepri
Selain sepuluh destinasi prioritas, pemerintah juga memperkuat formula kebijakan melalui penetapan tiga Destinasi Pariwisata Regeneratif, yaitu Bali, Jakarta, dan Kepulauan Riau. Ketiganya didesain khusus untuk memulihkan daya dukung ekologi lokal sekaligus mengoptimalkan sirkulasi ekonomi warga setempat.
Bali, misalnya, tidak lagi dipacu untuk menambah jumlah wisatawan, tetapi ditingkatkan kualitasnya. Wisatawan yang datang ke Bali akan diarahkan pada aktivitas bernilai tambah tinggi seperti retret yoga, terapi tradisional, hingga wisata budaya yang melibatkan desa-desa adat.
Likupang: Bukti Nyata Pemerataan Berhasil
Manifestasi paling nyata dari kebijakan ini mulai terlihat di Likupang, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Sebagai salah satu dari 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang yang mengandalkan keindahan pantai, wisata bawah laut, serta ekologi pesisir, terbukti mampu menarik minat investor global.
Selama ini Likupang kerap dinilai tertinggal dalam akselerasi infrastruktur dibandingkan Bali, Borobudur, atau Labuan Bajo. Namun, kehadiran Club Med bersama dengan pembukaan koridor hotel premium lain seperti Marriott Hotel menjadi stempel validasi global.
Apa yang membuat Likupang begitu istimewa? Nilai tawar utamanya berada pada pemandangan lepas yang menghadap langsung ke Laut Maluku serta lanskap megah Gunung Klabat yang masih sangat asri. Masuknya modal asing ini membuktikan bahwa daya tarik alam bawah laut dan pesisir Minahasa Utara memiliki kelayakan bisnis di mata investor kelas dunia.
Kepala Daerah Milenial Jadi Katalis
Yang tak kalah menarik, keberhasilan Likupang juga tak lepas dari peran duet kepala daerah milenial: Bupati Dr. Joune J.E. Ganda dan Wakil Bupati Kevin William Lotulung. Kombinasi semangat muda dan pengalaman birokrasi mereka mampu menciptakan iklim investasi yang responsif dan bersahabat.
“Kami tidak hanya membuka pintu, tapi juga menyediakan karpet merah bagi investor yang peduli lingkungan. Perizinan dipermudah, tapi standar kelestarian alam tetap kami jaga,” ujar Bupati Joune dalam seremoni ground breaking salah satu resort internasional beberapa waktu lalu.
Kehadiran akomodasi berskala internasional di wilayah yang dipimpin oleh generasi milenial ini menjadi bukti sahih bahwa kawasan di luar Bali memiliki daya pikat investasi yang sangat kompetitif.
Regulasi Hijau dan Digitalisasi
Dari aspek tata kelola, Plt. Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenpar, Rizki Handayani, mengungkapkan bahwa seluruh masukan dari pelaku usaha dalam forum investasi akan dijadikan pijakan untuk mereformasi regulasi penanaman modal agar lebih hijau dan inklusif.
“Setiap investor yang masuk harus mengantongi analisis dampak lingkungan yang ketat. Tak boleh ada lagi proyek pariwisata yang merusak ekosistem. Pariwisata berkelanjutan bukan sekadar jargon, tapi syarat mutlak,” tegas Rizki.
Tak hanya itu, pembenahan juga menyasar sektor digital. Pemerintah menerapkan integrasi sistem verifikasi berbasis API (Application Programming Interface). Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh platform akomodasi online (online travel agent atau OTA) hanya memasarkan properti yang telah mengantongi izin resmi.
Dengan sistem ini, akomodasi ilegal atau yang tak memenuhi standar keberlanjutan tidak akan muncul di platform pemesanan. Wisatawan pun terlindungi dari praktik bisnis abal-abal, sementara pendapatan pajak daerah bisa optimal.
Proyeksi Masa Depan: Pariwisata Tidak Lagi Sentralistik
Melalui penataan menyeluruh ini, pertumbuhan sektor pariwisata nasional diproyeksikan tidak lagi bersifat sentralistik. Kue wisata tak hanya dinikmati oleh segelintir daerah, tetapi tumbuh merata dan berkelanjutan di berbagai penjuru tanah air.
“Bayangkan, wisatawan yang datang ke Indonesia bisa menghabiskan 10 hari di Danau Toba, lalu terbang ke Likupang, kemudian menutup perjalanan di Raja Ampat. Mereka tidak hanya melihat Bali, tapi merasakan Indonesia yang sesungguhnya. Itulah visi besar kami,” tutup Menteri Widiyanti dengan optimis.
Dengan langkah berani ini, publik kini menanti bukti nyata: apakah destinasi-destinasi prioritas tersebut akan mampu menyaingi pesona Bali atau justru mengalami nasib serupa karena ketidaksiapan infrastruktur? Waktu yang akan menjawab. Namun satu hal yang pasti: angin perubahan telah berembus di sektor pariwisata Indonesia. (*)
