Manado, jendelasulut.com — Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Pemkab Minut) turut serta dalam Rapat Koordinasi Pengawasan terhadap Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah yang digelar bersama kunjungan kerja Komisi II DPR RI di Ruang Mapalus, Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Manado, Senin (12/10/2026). Forum ini menjadi perhatian publik karena membahas sejumlah isu strategis yang berdampak langsung pada tata kelola pemerintahan, keuangan daerah, hingga pelayanan kepada masyarakat.
Pemkab Minut diwakili Wakil Bupati Kevin William Lotulung, didampingi Asisten I Umbase Mayuntu, S.Sos., M.Si.; Kepala BKPSDM Herman Hendrik Mengko, S.IP., M.Si.; Kepala BKAD Carla A. Sigarlaki, SSTP., M.Si.; serta Kepala DPMPTSP Richard J.H. Dondokambey, S.STP., M.AP. Kehadiran jajaran Pemkab Minut menegaskan komitmen daerah untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam memastikan program pembangunan serta pelayanan publik berjalan optimal.
Rapat koordinasi ini membahas pengawasan terhadap peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, meliputi urusan pemerintahan konkuren, pemerintahan umum, dekonsentrasi, tugas pembantuan, serta program di sektor pertanahan dan tata ruang. Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Gubernur Sulawesi Utara Victor Mailangkay, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf, jajaran Forkopimda Sulawesi Utara, Kanwil Pertanahan Sulut, para bupati dan wali kota se-Sulawesi Utara, serta tamu undangan lainnya.
Capaian Pembangunan Sulut dan Penguatan Aset Daerah
Dalam pemaparannya, Wakil Gubernur Sulawesi Utara Victor Mailangkay menyampaikan sejumlah capaian pembangunan daerah. Ia menyoroti tren positif pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan, pengelolaan aset daerah, serta pengembangan perhutanan sosial yang luasnya mencapai lebih dari 21.000 hektare. Selain itu, pengamanan aset dilakukan melalui penerbitan sekitar 103 sertifikat hak pakai.
Mailangkay juga memaparkan realisasi belanja APBN regional yang telah mencapai lebih dari Rp13 triliun hingga Agustus 2026, disertai dukungan preservasi jalan dan operasi irigasi senilai Rp10 miliar melalui tugas pembantuan PUPR. Menurutnya, capaian ini menjadi modal penting untuk mempercepat pembangunan di Sulawesi Utara.
Ia turut menekankan pentingnya menjaga kerukunan, mencegah konflik sosial, memperkuat koordinasi kawasan perbatasan, serta meningkatkan pengawasan keuangan daerah dan pelayanan publik. “Kami rasa ini hal-hal penting yang harus diperhatikan agar arah pembangunan di Sulut bisa lebih baik,” ujar Mailangkay.
Komisi II DPR RI Perjuangkan Tambahan TKD dan Pembaruan Regulasi Agraria
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menyatakan komitmen untuk memperjuangkan penambahan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun mendatang. Hal ini menyusul tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah akibat pemotongan anggaran tersebut. Menurut Dede, dukungan fiskal yang memadai menjadi kunci bagi daerah untuk menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik secara berkelanjutan.
Dede Yusuf juga menyoroti pembaruan regulasi agraria yang diharapkan dapat mempercepat penanganan persoalan pertanahan, konflik tanah, batas wilayah, hingga Hak Guna Usaha (HGU) oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Isu pertanahan dan tata ruang menjadi salah satu perhatian utama dalam rapat ini karena sering menjadi sumber konflik di daerah.
Selain itu, pemerintah pusat berupaya agar pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), khususnya guru dan tenaga kesehatan, ke depan dapat ditanggung melalui APBN. Mulai 2027, juga direncanakan dukungan operasional bagi kepala daerah dengan tetap mengedepankan integritas dan tata kelola keuangan yang bersih dari korupsi. Kebijakan ini diharapkan meringankan beban fiskal daerah sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik.
Terkait wacana pemisahan pemilu, Dede Yusuf menjelaskan bahwa kebijakan tersebut masih dikaji dengan mempertimbangkan kesiapan pemerintah daerah, baik dari sisi pelaksanaan maupun pembiayaan. Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan harus memperhitungkan dampaknya terhadap daerah agar tidak menimbulkan beban baru.
Harapan Sinergi Pusat, Provinsi, dan Daerah
Melalui forum ini, diharapkan berbagai masukan terkait pengelolaan keuangan daerah, pelayanan publik, pertanahan, dan tata ruang dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Pemkab Minut diharapkan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan provinsi agar pelaksanaan program pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal sesuai kebutuhan daerah.
Kehadiran Wakil Bupati Kevin William Lotulung bersama jajaran Pemkab Minut dalam rapat koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Forum ini sekaligus menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak dapat berjalan sendiri-sendiri, melainkan memerlukan kolaborasi lintas tingkat pemerintahan demi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara, khususnya Minahasa Utara.
