Manado — Di tengah semilir angin Teluk Manado, sebuah babak baru dalam sejarah birokrasi Indonesia sedang ditulis. Provinsi Sulawesi Utara, yang akrab dijuluki Bumi Nyiur Melambai, resmi ditunjuk sebagai garda terdepan dalam proyek percontohan nasional untuk penguatan tata kelola pertanahan. Penunjukan ini bukan sekadar seremoni administratif, melainkan sebuah deklarasi perang terhadap dua musuh abadi pelayanan publik: kebocoran anggaran dan pungutan liar.
Langkah monumental ini dimatangkan dalam Rapat Koordinasi strategis yang digelar di Wisma Negara, Manado, pada Selasa (12/5/2026). Di balik pintu tertutup ruangan itu, terjalin komitmen kuat antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kolaborasi ini menjadi sinyal tegas bahwa negara tidak lagi main-main dalam memberantas praktik kotor yang selama ini menggerogoti kepercayaan publik.
Visi besar ini merupakan titah langsung dari Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, yang mengusung konsep Transformasi Layanan Pertanahan. Dalam forum tersebut, perwakilan kementerian menyampaikan pesan yang membakar semangat reformasi birokrasi. Kehadiran KPK, tegas mereka, bukan untuk menebar teror atau mencari-cari kesalahan. Melainkan untuk merajut benteng pertahanan administrasi yang kokoh, memastikan tidak ada lagi setitik pun celah bagi para predator anggaran.
“Dulu, mengurus sertifikat tanah mungkin identik dengan antrean panjang, biaya tak terduga, dan permainan calo yang merajalela. Sekarang, stigma itu harus kita kubur dalam-dalam. Target kami sangat jelas: pelayanan cepat, transparan, dan nol pungli. Tidak ada lagi biaya tambahan di luar ketentuan,” tegas perwakilan Kementerian ATR/BPN, disambut anggukan mantap para peserta rakor.
Untuk mewujudkan mimpi besar tersebut, dipasanglah tiga pilar utama sebagai fondasi sinergi ini. Pertama, Optimalisasi Pelayanan Publik, di mana peran calo akan dipangkas hingga ke akarnya, membuka jalur selebar-lebarnya bagi masyarakat untuk mengurus hak atas tanah mereka secara mandiri. Kedua, Pengamanan Aset Daerah, memastikan setiap jengkal tanah milik negara terdokumentasi dengan presisi, kebal dari cengkeraman oknum tak bertanggung jawab. Ketiga, Kepastian Hukum, yang diharapkan menjadi magnet kuat bagi investor untuk menanam modal, sekaligus tameng pelindung bagi rakyat kecil dari konflik agraria.
Di tengah derasnya arus perubahan ini, dukungan penuh mengalir dari Kabupaten Minahasa Utara. Wakil Bupati Kevin William Lotulung, SH., MH., yang hadir mewakili Bupati Joune Ganda bersama Sekretaris Daerah Novly Wowiling, menegaskan bahwa program ini adalah jawaban atas keresahan yang selama ini membelit daerah.
“Bagi kami di Minahasa Utara, isu pertanahan itu seperti api dalam sekam. Sangat sensitif. Jika tidak dikelola dengan transparan, bisa meledak dan menghambat laju pembangunan. Kehadiran KPK dalam sistem ini adalah angin segar, sebuah jaminan bahwa tidak ada lagi permainan di balik meja,” ujar Kevin Lotulung dengan nada serius.
Ia pun memastikan bahwa Pemkab Minut tidak akan tinggal diam. Langkah sinkronisasi di level kabupaten akan segera digeber. “Kami tidak ingin sekadar menjadi penonton. Kami berkomitmen penuh mengaplikasikan sistem pengawasan ini. Dengan pendampingan KPK, kami ingin memastikan setiap urusan administrasi pertanahan di Minut benar-benar akuntabel. Ini soal memberi hak masyarakat secara efisien, tanpa hambatan birokrasi yang berbelit,” imbuhnya.
Dampak Positif bagi Ekonomi: Dari PAD hingga Kesejahteraan
Kerapian tata ruang dan administrasi pertanahan diyakini akan menjadi katalis bagi kesehatan fiskal daerah. Dengan kepastian hukum yang tak lagi abu-abu, potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dapat dimaksimalkan. Uang yang terkumpul itu, pada akhirnya, akan berputar kembali menjadi program-program yang menyentuh kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara.
Proyek percontohan ini bukan sekadar ajang uji coba, melainkan sebuah harapan baru. Jika Sulut berhasil membuktikan bahwa pelayanan pertanahan bisa bersih dan transparan, bukan tidak mungkin “cahaya dari Manado” ini akan menjadi standar baru bagi tata kelola pertanahan di seluruh Indonesia. Kini, mata publik tertuju pada Bumi Nyiur Melambai, menanti lahirnya era di mana mengurus tanah tak lagi identik dengan ketakutan dan ketidakpastian. (*)
