Jendelasulut.com — Perpanjangan masa jabatan Kepala Desa (Kades) menjadi 8 tahun, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, membawa dampak signifikan terhadap perencanaan pembangunan desa. Salah satu konsekuensi utama dari perubahan ini adalah perlunya penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).
RPJMDes, yang sebelumnya disusun untuk periode 6 tahun, kini harus diubah agar mencakup periode 8 tahun sesuai dengan masa jabatan Kades yang baru. Proses perubahan ini memerlukan serangkaian tahapan penting, di antaranya adalah Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Dusun (Musdus).
Tim media menemukan bahwa di salah satu desa di Minahasa Utara, proses RPJMDes belum dilaksanakan. Hal ini menjadi perhatian karena RPJMDes adalah panduan utama dalam pembangunan desa.
Musdes menjadi forum utama bagi seluruh elemen masyarakat desa untuk membahas dan menyepakati perubahan RPJMDes. Dalam forum ini, arah pembangunan desa untuk dua tahun tambahan (tahun ke-7 dan ke-8) akan dirumuskan berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Musdes diharapkan menjadi wadah yang inklusif, di mana setiap suara didengar dan dipertimbangkan.
Sebelum Musdes dilaksanakan, tahapan Musdus memegang peranan krusial. Musdus menjadi wadah bagi warga di masing-masing dusun untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi serta mengusulkan prioritas pembangunan yang mendesak untuk diselesaikan. Hasil dari Musdus ini kemudian akan dibawa ke Musdes untuk dibahas dan diintegrasikan ke dalam RPJMDes yang baru. Dengan demikian, pembangunan yang direncanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput.
Dengan adanya perubahan RPJMDes ini, diharapkan seluruh desa dapat menyelaraskan program pembangunan dengan visi dan misi Kades selama masa jabatan 8 tahun. Prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMDes menjadi panduan utama bagi Kades dan perangkat desa dalam menjalankan roda pemerintahan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.
Pelaksanaan Musdes dan Musdus yang partisipatif dan transparan menjadi kunci keberhasilan perubahan RPJMDes ini. Keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat desa akan memastikan bahwa perencanaan pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil dan aspirasi warga. Transparansi dalam setiap tahapan juga penting untuk menghindari potensi penyimpangan dan memastikan akuntabilitas.
“Diharapkan dengan telah dilaksanakannya Musdes dan Musdus penyusunan RPJMDes perpanjangan dua tahun jabatan Kepala Desa ini, semua desa bisa segera memberikan kinerja yang baik untuk membangun Desa sesuai dengan skala prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMDes,” ujar Ronal, seorang tokoh masyarakat yang aktif dalam pembangunan desa.
Perubahan RPJMDes ini menjadi momentum penting bagi desa untuk menata kembali arah pembangunan dan memastikan bahwa setiap program yang dijalankan memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh warga desa. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat memberikan pendampingan dan dukungan kepada desa-desa dalam proses penyesuaian RPJMDes ini, sehingga tujuan pembangunan yang berkelanjutan dapat tercapai.
