MINUT, JENDELASULUT.COM — Dalam keputusan yang disambut lega oleh masyarakat, Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, menegaskan tidak akan menaikkan pajak kendaraan bermotor (PKB) pada tahun 2026. Keputusan strategis ini langsung memantik apresiasi dari berbagai kalangan, salah satunya dari aktivis dan Ketua FORKI Minahasa Utara, William Luntungan.
Luntungan secara khusus menyampaikan apresiasi tinggi atas langkah tegas Gubernur tersebut. Ia menilai keputusan ini bukan sekadar kebijakan teknis fiskal, melainkan bukti konkret kepemimpinan yang pro terhadap kondisi masyarakat.
“Keputusan ini menunjukkan bahwa Gubernur Sulut benar-benar memahami dan pro terhadap masyarakat serta berani mengambil keputusan yang tepat,” tegas Luntungan. Ia menambahkan bahwa di tengah berbagai tekanan ekonomi dan tingginya biaya hidup, menjaga daya beli masyarakat adalah langkah yang sangat bijaksana. Kebijakan ini dianggap sebagai penyejuk di tengah maraknya wacana penyesuaian tarif berbagai pungutan di daerah lain.
Secara implikasi, keputusan Gubernur Yulius Selvanus ini memiliki dampak langsung dan psikologis yang luas. Masyarakat, khususnya pemilik kendaraan roda dua dan empat yang jumlahnya sangat signifikan, dapat bernapas lega karena beban hidup tidak bertambah. Kebijakan ini juga dinilai dapat menjaga stabilitas ekonomi mikro, dimana uang yang semestinya dialokasikan untuk kenaikan pajak dapat digunakan untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak, sehingga berpotensi meningkatkan sirkulasi ekonomi di tingkat rumah tangga.
Langkah Gubernur Sulut ini juga mengirimkan sinyal positif tentang komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan publik tanpa membebani rakyat. Di balik keputusan untuk tidak menaikkan pajak, terdapat tantangan untuk mengoptimalkan pendapatan dari sektor lain dan meningkatkan efisiensi belanja agar pelayanan publik tetap dapat ditingkatkan.
William Luntungan. berharap langkah positif ini dapat diikuti dengan inovasi-inovasi kebijakan lain yang berpihak pada kesejahteraan rakyat banyak. “Semoga keputusan yang membawa keringanan ini menjadi awal dari berbagai kebijakan lain yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulut secara lebih luas,” pungkasnya.
Keputusan tegas Gubernur Yulius Selvanus telah menempatkan kepentingan dan daya dukung masyarakat sebagai pertimbangan utama, sebuah prinsip yang mendapat sorotan dan dukungan publik. Kebijakan fiskal yang empatik seperti ini dinilai mampu membangun kepercayaan antara pemerintah dan warganya di tengah situasi ekonomi yang penuh ketidakpastian.
