Manado, jendelasulut.com — Sebuah tonggak sejarah baru dalam pengembangan tata kelola pemerintahan di Sulawesi Utara resmi dimulai hari ini. Dr. Joune James Esau Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si., yang saat ini menjabat sebagai Bupati Minahasa Utara, secara resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) Provinsi Sulawesi Utara untuk masa bakti 2026–2031.
Prosesi pengukuhan yang berlangsung khidmat di Ballroom Hotel Luwansa, Manado, pada Sabtu (13/6/2026) ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum MIPI Pusat sekaligus Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si. Wadah profesional ini dibentuk untuk menyatukan visi para akademisi, birokrat, praktisi, serta peneliti di Bumi Nyiur Melambai guna melahirkan kebijakan publik yang berbasis data dan kajian ilmiah—atau yang dikenal dengan istilah evidence-based policy.
Sinergi Teori dan Praktik: Peluncuran Buku “Strategi Ganda” ✅
Yang menarik perhatian publik dalam momentum pelantikan ini bukan sekadar seremonial pergantian kepengurusan. Lebih dari itu, acara ini menjadi panggung peluncuran buku ilmiah terbaru karya Joune Ganda yang berjudul “STRATEGI GANDA: Pengembangan Kawasan Bitung Minahasa Manado di Era Daya Saing Global”.
Buku ini membedah secara mendalam strategi integrasi kawasan metropolitan “Bimindo”—akronim dari Bitung, Minahasa, dan Manado—sebagai pusat pertumbuhan baru untuk pariwisata super prioritas. Melalui karyanya, Joune menyodorkan cetak biru atau blueprint mengenai krusialnya keselarasan kebijakan antardaerah agar Sulawesi Utara mampu bersaing di kancah internasional.
“Ini bukan sekadar buku teori. Ini adalah panduan praktis bagi kita semua untuk bergerak bersama,” ujar Joune dalam sambutannya, yang langsung disambut tepuk tangan meriah dari ratusan undangan yang hadir.
Bukan Sekadar Seremonial ✅
Ketua Panitia Pelaksana Pelantikan, Hanny Tambani, S.Sos., M.Si., menegaskan bahwa agenda yang digelar di Hotel Luwansa Manado ini bukanlah acara seremonial belaka. Menurutnya, ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat eksistensi dan peran strategis MIPI di bumi Nyiur Melambai.
“Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini, Sabtu 13 Juni 2026, kita menjadi saksi sejarah dilantiknya kepengurusan baru DPW MIPI Sulawesi Utara di bawah kepemimpinan Bapak Dr. Joune Ganda,” ujar Hanny Tambani dengan penuh haru.
Hanny menjelaskan bahwa pelaksanaan pelantikan ini didasarkan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) MIPI serta Surat Keputusan Ketua Umum MIPI. Menurutnya, kehadiran MIPI di Sulawesi Utara memiliki posisi yang sangat krusial dalam menjembatani pemikiran teoritis dan praktik di lapangan.
“MIPI adalah wadah profesi yang menghimpun para akademisi, praktisi, peneliti, dan pemerhati ilmu pemerintahan. Lewat pelantikan ini, kami berkomitmen penuh untuk mendorong sinergi yang kokoh antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan masyarakat demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, inovatif, serta berorientasi pada pelayanan publik,” tambahnya.
Kehadiran Elit Nasional ✅
Rangkaian kegiatan yang dimulai sejak pukul 09.00 WITA ini dihadiri langsung oleh jajaran elit Dewan Pengurus Pusat (DPP) MIPI. Hadir pula Ketua Umum MIPI Dr. H. Anwar Hafid, M.Si. yang juga Gubernur Sulawesi Tengah, Ketua Harian Prof. Dr. Muhadam Labolo, M.Si., dan Sekretaris Jenderal Prof. Dr. H. Mansyur Achmad KM, M.Si.
Acara juga diperkaya dengan prosesi sakral pelantikan, foto bersama para pengurus baru, hingga suguhan persembahan kesenian daerah yang mengangkat kearifan lokal. Suasana haru dan semangat kebersamaan begitu terasa sepanjang acara.
MIPI Hadir untuk Membangun, Bukan Mengkritik
✅
Dalam sambutannya yang mengundang perhatian publik, Joune Ganda mengapresiasi kehadiran Ketua Umum MIPI Pusat dan menegaskan bahwa kepengurusan periode ini sangat inklusif karena melibatkan kombinasi lintas sektor, termasuk para dekan dari berbagai perguruan tinggi di Sulut dan mantan kepala daerah.
Pernyataan Joune yang paling menyita perhatian adalah ketika ia menekankan bahwa kedatangan MIPI di Sulut bertujuan untuk merespons dinamika sosial-politik melalui riset kepemerintahan yang adaptif—bukan untuk mencari-cari kekeliruan pihak eksekutif.
“Fokus kami bukan melayangkan kritik tanpa arah, melainkan membangun. MIPI hadir untuk mendongkrak kualitas tata kelola agar selaras dengan kebutuhan zaman dan ekspektasi publik, sembari merawat iklim intelektual yang kritis, objektif, dan solutif,” urai Joune dengan tegas.
Pernyataan ini langsung mendapat sambutan hangat dari para akademisi dan praktisi pemerintahan yang hadir. Di tengah maraknya kritik publik terhadap kinerja pemerintah, kehadiran MIPI dengan pendekatan konstruktif dinilai sebagai angin segar bagi birokrasi di Sulawesi Utara.
Tiga Amanat dari Gubernur ✅
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Utara yang diwakili oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kaban Kesbangpol) Sulut, Johnny A.A. Suak, S.E., M.Si., menyampaikan ucapan selamat sekaligus permohonan maaf karena Gubernur berhalangan hadir secara fisik.
Dalam sambutan tertulis yang dibacakan, Pemerintah Provinsi menegaskan posisi MIPI sebagai wadah pemikir (think tank) strategis yang menyuplai fondasi teoretis kuat bagi roda pemerintahan. Secara khusus, Gubernur menitipkan tiga amanat penting untuk dijalankan oleh pengurus MIPI Sulut ke depan:
Pertama, MIPI dituntut mampu memberikan sumbangsih konkret yang dirasakan langsung oleh daerah. Bukan sekadar wacana di atas kertas, tetapi hasil riset dan rekomendasi yang bisa diaplikasikan dalam kebijakan nyata.
Kedua, organisasi ini harus terus melahirkan terobosan baru tanpa terkekang oleh sekat birokrasi yang kaku. Inovasi dalam tata kelola pemerintahan menjadi kunci menjawab tantangan zaman yang terus berubah.
Ketiga, MIPI diharapkan mampu menjamin setiap riset ilmiah dan konsep teori dapat diterapkan secara taktis dalam pelaksanaan pembangunan. Tidak ada jarak antara ruang kuliah dan ruang kebijakan.
Harapan untuk Lima Tahun ke Depan ✅
Agenda pelantikan ini ditutup dengan sesi pemberian selamat kepada seluruh pengurus baru yang akan menakhodai arah keilmuan tata kelola pemerintahan di Sulawesi Utara hingga lima tahun ke depan. Suasana kekeluargaan begitu kental terlihat ketika para pengurus lama dan baru saling berpelukan, diselingi foto bersama dan ramah tamah.
Dengan pelantikan ini, publik Sulawesi Utara kini menanti gebrakan nyata dari MIPI di bawah kepemimpinan Joune Ganda. Apakah organisasi ini mampu menjadi katalis perubahan dalam tata kelola pemerintahan di Bumi Nyiur Melambai? Atau justru akan tenggelam dalam rutinitas organisasi tanpa dampak berarti?
Satu hal yang pasti: dengan dilantiknya seorang bupati aktif sebagai ketua, dan didukung oleh para akademisi serta praktisi terbaik di Sulut, MIPI memiliki modal besar untuk mewujudkan visinya. Kini tinggal bagaimana komitmen tersebut dijalankan dalam aksi nyata selama lima tahun ke depan.
Masyarakat Sulawesi Utara, khususnya para pemerhati kebijakan publik, tentu akan terus mengawal setiap langkah MIPI. Sebab pada akhirnya, yang menjadi ukuran keberhasilan bukanlah seberapa banyak buku yang diterbitkan atau seberapa mewah acara pelantikan, melainkan seberapa besar dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat luas. (*)
