Minahasa Utara — Jalan Ir. Soekarno di kawasan Zero Point, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, bagaikan “luka lama” yang tak kunjung sembuh. Kondisi infrastruktur vital ini telah lama menjadi perhatian publik dan terus menjadi perbincangan hangat di berbagai platform media sosial hingga saat ini. Aspal yang pecah, berlubang di mana-mana, serta sistem drainase yang tidak berfungsi optimal telah menciptakan pemandangan yang memprihatinkan setiap harinya.
Warga melontarkan kritik tajam yang tertuju kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Utara. Namun, berdasarkan penelusuran lebih lanjut, kewenangan atas ruas jalan ini sebenarnya berada di tangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini menjadi temuan penting yang selama ini luput dari perbincangan publik.
✅ Bukti Proyek Pernah Digelontorkan di Tahun 2020
Informasi yang dihimpun dari Aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LKPP) Republik Indonesia mengungkap fakta mengejutkan. Ternyata, proyek rehabilitasi jalan di Zero Point pernah dilaksanakan sebelumnya. Data LKPP mencatat dengan jelas bahwa pada tahun anggaran 2020, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui vendor PT. GM telah mengucurkan dana sebesar Rp4.966.845.418,68 (nyaris Rp5 miliar) untuk proyek ini.
Namun, hingga kini, detail teknis pekerjaan serta dampak nyata dari gelontoran dana miliaran rupiah tersebut terhadap kondisi jalan saat ini masih menjadi misteri dan perlu ditelusuri lebih lanjut oleh aparat pengawas dan masyarakat. Publik mempertanyakan: ke mana perginya anggaran sebesar itu jika kenyataan di lapangan justru memperlihatkan kerusakan yang parah?
✅ Dampak Nyata yang Dialami Warga Setiap Hari
Kondisi di lapangan tidak bisa dipungkiri. Jalan yang rusak parah ditambah sistem drainase yang buruk menyebabkan genangan air di mana-mana saat hujan turun. Air tidak mengalir dengan baik, berlama-lama di badan jalan, dan mempercepat proses kerusakan aspal. (*)
