MINAHASA UTARA — Sorotan tajam kembali tertuju pada sektor pertambangan di wilayah Timur Indonesia. Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar kunjungan kerja spesifik di Kabupaten Minahasa Utara (Minut), Sulawesi Utara, Sabtu (6/6/2026). Kunjungan ini langsung difokuskan pada area operasional PT Meares Soputan Mining (MSM) di Desa Winuri, Kecamatan Likupang Timur—salah satu kawasan tambang emas skala besar yang selama ini beroperasi di Bumi Nyiur Melambai.
Yang menarik perhatian publik, Bupati Minahasa Utara, Joune Ganda, secara langsung mendampingi rombongan yang dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi, yang akrab disapa Titiek Soeharto. Kehadiran putri sulung Presiden ke-2 RI tersebut di lokasi tambang menjadi momen penting, mengingat Komisi IV memiliki kewenangan langsung di bidang kehutanan, lingkungan hidup, dan kelautan—sektor yang sangat terkait dengan izin dan dampak operasional pertambangan.
Dalam suasana diskusi yang berlangsung hangat di tengah kawasan tambang, Bupati Joune Ganda menyampaikan harapan besarnya agar kunjungan ini tidak sekadar seremonial, melainkan mampu melahirkan rekomendasi kebijakan yang berimbang. “Kami berharap kunjungan kerja ini melahirkan rekomendasi kebijakan yang seimbang antara investasi, kelestarian lingkungan, dan penguatan ekonomi masyarakat lokal,” tegas Joune di sela-sela peninjauan.
Joune juga mengungkapkan apresiasi tinggi yang diberikan langsung oleh Titiek Soeharto terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Menurutnya, Titiek sangat kagum dengan terobosan dan pola kemitraan yang dibangun Pemkab Minut bersama PT MSM dan berbagai pihak swasta lainnya. “Ibu Titiek mengapresiasi kolaborasi kami dengan PT MSM dalam mendorong kemajuan pelaku UMKM lewat dana CSR,” ujar Joune.
Pernyataan ini membuka fakta bahwa meski dikenal sebagai kawasan tambang, Minahasa Utara justru menunjukkan bukti nyata pengelolaan dampak sosial-ekonomi. Dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari PT MSM disebut telah menyentuh sektor riil pemberdayaan masyarakat, terutama dalam mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.
Momen Diplomasi Lewat Cendera Mata UMKM
Namun, ada satu momen yang benar-benar mencuri perhatian di akhir kunjungan. Bupati Joune Ganda secara khusus menyerahkan cenderamata kepada Titiek Soeharto. Bukan sekadar suvenir biasa, melainkan produk unggulan UMKM asli Minahasa Utara.
Langkah ini digambarkan oleh Joune sebagai strategi diplomasi daerah yang sadar akan pentingnya promosi produk lokal ke tingkat nasional. “Ini wujud kebanggaan kami atas kreativitas pelaku usaha lokal. Momentum kehadiran Komisi IV DPR RI adalah peluang besar untuk menunjukkan bahwa produk UMKM Minahasa Utara memiliki daya saing tinggi,” tegasnya dengan penuh keyakinan.
Penyerahan cendera mata tersebut menjadi simbol penting: di tengah isu lingkungan dan tumpang tindih kebijakan pertambangan, daerah justru memilih memperjuangkan napas ekonomi warganya melalui produk nyata. Bukan sekadar protes atau penolakan, melainkan kerja nyata pemberdayaan yang dijalankan berdampingan dengan industri ekstraktif.
Harapan Penguatan Fungsi Legislatif Daerah
Secara lebih luas, kunjungan spesifik Komisi IV DPR RI ini diharapkan dapat memperkuat fungsi pengawasan legislatif, sekaligus memastikan regulasi sektor kehutanan, lingkungan hidup, dan kelautan di daerah berjalan selaras dengan kepentingan masyarakat regional. Kehadiran pimpinan komisi secara langsung di lokasi tambang menjadi isyarat bahwa pusat tak lagi bisa mengabaikan dinamika di akar rumput.
Satu yang pasti, keberanian Bupati Joune Ganda mengangkat produk UMKM di tengah kunjungan yang sarat muatan kebijakan tambang menjadi pesan tersendiri. Bahwa sebesar apa pun skala investasi di daerah, wajah sebenarnya dari pembangunan adalah bagaimana ibu-ibu pengrajin dan pedagang kecil bisa merasakan dampaknya. Bukan sekadar bagi hasil tambang, tetapi bagi ruang untuk tumbuh. (*)
