Sumedang, jendelasulut.com — Melansir akun resmi humas IPDN, suasana khidmat menyelimuti Gedung Balairung Rudini di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, pada Minggu (26/7/2026). Pada kesempatan itu, IPDN menggelar Sidang Senat Terbuka yang dirangkaikan dengan wisuda bagi lulusan Program Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan, Magister Terapan Ilmu Pemerintahan, Pendidikan Profesi Kepamongprajaan, serta Program Doktor Ilmu Pemerintahan untuk Tahun Akademik 2025/2026.
Sebanyak 1.404 wisudawan resmi dikukuhkan dalam sidang senat terbuka yang digelar di kampus IPDN Jatinangor tersebut. Rinciannya terdiri atas 45 lulusan Program Doktor Ilmu Pemerintahan, 73 lulusan Magister Terapan Ilmu Pemerintahan, 1.204 lulusan Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan, dan 82 lulusan Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan.
Mendagri Pimpin Sidang dan Sampaikan Pidato
Menteri Dalam Negeri Jenderal Pol. (Purn.) Prof. H. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D., tampak memimpin jalannya Sidang Senat Terbuka dan menyampaikan pidato kunci di hadapan para wisudawan, keluarga, serta undangan. Dalam sambutannya, Mendagri menyampaikan bahwa momen wisuda ini bukan hanya membahagiakan bagi para wisudawan dan keluarga, tetapi juga bagi IPDN dan negara.
“Tentu ini juga membahagiakan bagi negara, kenapa? Karena telah lahir para pemikir-pemikir di bidang ilmu pemerintahan dengan berbagai jenjang tingkatan S1, S2, dan S3,” ujar Mendagri Tito.
Ia menegaskan bahwa momen wisuda ini mengantarkan para mahasiswa magister, doktor, termasuk praja IPDN menjadi seorang ilmuwan. Menurutnya, pekerjaan di bidang pemerintahan merupakan profesi yang harus didasarkan pada ilmu pengetahuan. Suatu profesi harus memiliki disiplin ilmu yang diakui, ditempuh melalui proses pendidikan yang memadai, memiliki kode etik, serta berorientasi pada pengabdian kepada masyarakat.
Mendagri juga menekankan bahwa penguasaan ilmu pengetahuan menjadi pembeda antara pengambilan kebijakan yang berbasis kajian ilmiah dengan yang hanya mengandalkan intuisi. Karena itu, lulusan IPDN dibekali kemampuan berpikir ilmiah agar mampu menyusun kebijakan publik berdasarkan teori, data, dan metodologi yang tepat.
Khusus bagi lulusan program magister dan doktor, Mendagri berpesan: “Beda S1, S2, S3 adalah kemampuan mindset, merubah cara berpikir, cara berpikir ilmiah yang lebih kompleks”.
ASN Harus Mampu Beradaptasi
Dalam arahannya, Mendagri juga mengingatkan para wisudawan yang akan menjadi bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mampu beradaptasi dengan karakteristik setiap daerah penugasan dan siap melayani masyarakat yang beragam.
Ia menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan populasi terbesar, yang mengandung kompleksitas tersendiri dalam mengelola administrasi pemerintahan. Keberagaman Indonesia juga tercermin dari karakter masyarakat yang berbeda-beda, mulai dari informative society, industrial society, agricultural society, hingga pre-agricultural society.
“Adik-adik semua akan berhadapan sama mereka, harus melayani mereka karena adik-adik akan ditempatkan di mana saja di seluruh Indonesia dan harus siap dengan itu,” tegasnya.
Mendagri pun mengingatkan para lulusan untuk tidak memilih-milih lokasi penugasan. “Jangan berpikir nanti akan dinasnya di Bandung saja atau Jakarta,” ujarnya.
Lulusan IPDN Incaran Kepala Daerah
Di sisi lain, Mendagri mengungkapkan bahwa lulusan IPDN banyak diminati oleh kepala daerah. Menurutnya, tingginya minat tersebut karena lulusan IPDN tidak hanya memperoleh pendidikan akademik, tetapi juga pendidikan karakter, disiplin, hingga integritas selama menempuh pendidikan.
“Ada beberapa kepala daerah yang sudah meminta. Banyak sekali, karena lulusan IPDN ini banyak diminati oleh kepala daerah,” kata Tito.
Ia menjelaskan bahwa selama empat tahun, para praja ditempa tidak hanya dalam ilmu pemerintahan, tetapi juga kesamaptaan jasmani, kesehatan, mental ideologi, nasionalisme, integritas, militansi, dan disiplin.
Meski demikian, pemerintah ingin para lulusan memperoleh pengalaman bekerja di berbagai daerah, bukan hanya kembali ke kampung halamannya. “Jadi biar mereka muter menjadi ASN Indonesia, bukan ASN di kampungnya saja,” tuturnya.
Bupati Minahasa Utara Raih Gelar Doktor
Momen yang turut menyita perhatian publik adalah kehadiran Dr. Joune James Esau Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si. , Bupati Minahasa Utara, yang mengenakan pakaian wisuda lengkap dengan toga dan membawa dokumen kelulusan. Ia resmi meraih gelar Doktor pada Program Doktor (S3) Ilmu Pemerintahan IPDN dalam sidang senat terbuka tersebut.
Pencapaian akademik tertinggi ini menjadi bukti semangat untuk terus belajar sekaligus meningkatkan kualitas kepemimpinan dalam mengabdi kepada masyarakat. Wakil Bupati Minahasa Utara, Kevin William Lotulung, bersama istri menyampaikan ucapan selamat dan berharap ilmu yang diperoleh dapat menjadi berkat bagi masyarakat serta menginspirasi banyak orang untuk terus belajar, berkarya, dan mengabdi bagi bangsa dan daerah.
Wisuda tahun akademik 2025/2026 ini menegaskan komitmen IPDN dalam melahirkan aparatur pemerintahan yang tidak hanya memiliki kompetensi akademik, tetapi juga integritas dan kemampuan beradaptasi dengan tantangan kebangsaan yang semakin kompleks.
