Jakarta, jendelasuut.com — Di tengah hiruk-pikuk transaksi dan negosiasi yang mewarnai perhelatan tahunan Apkasi Otonomi Expo (AOE) 2026, sebuah langkah strategis kembali ditegaskan untuk mendorong efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menggelar Workshop Pengenalan dan Simulasi E-Katalog Versi 6 pada Kamis (27/8/2026).
Ajang yang berlangsung di tengah maraknya pameran potensi daerah ini menjadi titik fokus akselerasi transformasi digital di tingkat kabupaten. Tidak sekadar seremoni, workshop ini dirancang sebagai ruang edukasi bagi aparatur pemerintah dan pelaku usaha agar semakin siap mengadopsi sistem pengadaan digital yang lebih terintegrasi, cepat, dan akuntabel.
Pengadaan Bukan Sekadar Administrasi, tapi Penggerak Ekonomi
Membuka kegiatan secara resmi, Sekretaris Jenderal APKASI yang juga Bupati Minahasa Utara, Dr. Joune J.E. Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si, menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki peran jauh lebih besar dari sekadar urusan administrasi. Menurutnya, instrumen ini adalah kunci strategis untuk menggerakkan roda ekonomi di daerah.
“Pengadaan barang dan jasa memegang peranan krusial. Melalui belanja APBD, baik fisik maupun nonfisik, pemerintah daerah membuka peluang pasar baru, menguatkan UMKM, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong penggunaan produk dalam negeri,” ujar Joune dalam sambutannya.
Ia menekankan bahwa kehadiran E-Katalog Versi 6 harus diukur dari manfaat nyata yang dirasakan di lapangan. “Pertanyaan kuncinya: Apakah sistem baru ini benar-benar mempermudah? Lebih cepat? Lebih efisien? Lebih transparan dan akuntabel bagi Pemkab dan pelaku usaha? Itu fokus kita bersama,” tegasnya.
Menyelami Fitur dan Simulasi Langsung
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, workshop menghadirkan narasumber utama, Direktur Pasar Digital Pengadaan LKPP, Yuke Eka Putri. Dalam sesi yang interaktif, Yuke memaparkan secara detail fitur-fitur baru E-Katalog Versi 6 dan memandu para peserta, yang terdiri dari pengelola pengadaan daerah dan pelaku usaha, untuk melakukan simulasi langsung penggunaan sistem.
Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa aparatur dan penyedia barang/jasa tidak gagap teknologi, memahami alur baru, dan mampu langsung menerapkannya di daerah masing-masing.
Menjembatani Kebutuhan Daerah dan Kapasitas Usaha Lokal
Melalui forum ini, APKASI dan LKPP mendorong adanya matching process yang presisi antara kebutuhan belanja pemerintah daerah dengan kesiapan pelaku usaha setempat. Harapannya, produk-produk unggulan lokal dari berbagai sektor—mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, hingga ekonomi kreatif—dapat lebih mudah masuk ke dalam sistem pengadaan nasional.
“Kolaborasi yang konsisten antara LKPP, Pemerintah Daerah, dan penyedia barang/jasa sangat penting. Agar ekosistem pengadaan digital ini tidak kaku, tapi relevan dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan tiap-tiap daerah,” pungkas Joune.
Dampak dan Harapan ke Depan
Workshop ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengadaan, tetapi juga memperkuat peran belanja pemerintah sebagai pengungkit ekonomi daerah dan memperluas serapan produk dalam negeri. Dengan sistem yang lebih sederhana, transparan, dan terintegrasi—mulai dari pemilihan barang, kontrak, hingga pembayaran—pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia diharapkan bisa lebih lincah, hemat anggaran, dan memberikan dampak langsung yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.
