Jendelasulut.com — Kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di Kemendikbudristek terus menjadi sorotan. Di tengah pengusutan kasus tersebut, tim investigasi Jendelasulut.com menemukan indikasi pelanggaran regulasi dalam pengadaan Chromebook tahun anggaran 2022-2023 di dinas pendidikan kabupaten/kota se-Sulawesi Utara.
Temuan ini menambah daftar panjang permasalahan terkait pengadaan Chromebook yang sebelumnya juga mencuat di tingkat nasional. Seperti diketahui, dalam sidang dakwaan kasus korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek, terungkap bahwa salah satu terdakwa menerima gaji fantastis sebagai tenaga konsultan, mencapai Rp 163 juta per bulan. Selasa, (16/12).
Menyikapi temuan ini, Jendelasulut.com melakukan penelusuran lebih lanjut terkait mekanisme pengadaan barang di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Penelusuran tersebut mengungkap bahwa pengadaan barang dan jasa sebenarnya dieksekusi oleh masing-masing kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. LKPP berperan sebagai penyedia sistem atau fasilitator melalui e-katalog.
Berdasarkan surat edaran LKPP, harga Chromebook pada tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp5.550.000, dan pada tahun 2023 turun menjadi Rp5.000.000. Namun, tim investigasi jendelasulut.com menemukan indikasi bahwa harga tersebut tidak dinegosiasi dengan optimal oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di beberapa daerah di Sulawesi Utara.
Selain itu, tim investigasi juga menemukan indikasi perencanaan yang tidak cermat, spesifikasi yang diarahkan ke merek tertentu, serta potensi mark-up anggaran sejak tahap perencanaan. Hal ini membuka celah bagi berbagai masalah, termasuk pengadaan fiktif atau pengadaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil.
Menanggapi temuan ini, sejumlah pihak mendesak aparat penegak hukum untuk segera melakukan penyelidikan lebih lanjut. Mereka juga meminta pemerintah daerah untuk meningkatkan pengawasan terhadap proses pengadaan barang dan jasa, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan.
Kasus dugaan pelanggaran regulasi pengadaan Chromebook di Sulawesi Utara ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah secara menyeluruh. Diharapkan, dengan pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas, praktik-praktik penyimpangan yang merugikan negara dapat dicegah di masa depan.
