Jendelasulut.com — Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) menggelar diskusi terbatas yang strategis bersama Ketua Komisi II DPR RI, Dr. Rifqinizamy Karsayuda, untuk membahas isu krusial terkait kemandirian fiskal daerah dan implikasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah. Diskusi ini berlangsung di Kantor APKASI, Jl. Mega Kuningan Barat No. 3, Setiabudi, Jakarta Selatan. Rabu, (20/8/2025)
Diskusi yang dihadiri oleh jajaran pengurus dan Ketua Koordinator Wilayah (Korwil) APKASI ini, dimoderatori oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) APKASI, Joune J.E. Ganda yang juga menjabat sebagai Bupati Minahasa Utara. Fokus utama pembahasan adalah upaya perbaikan desain Transfer ke Daerah (TKD), akselerasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), hingga arah kebijakan Rancangan Undang-Undang (RUU) BUMD.
Selain isu fiskal, diskusi juga menyoroti kebutuhan desain Pemilu 2029 yang lebih terintegrasi. Hal ini dapat dicapai melalui kodifikasi Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Partai Politik, dan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Ketua Umum APKASI, Bursah Zarnubi, menekankan betapa pentingnya komunikasi strategis yang berkelanjutan antara DPR RI dan pemerintah daerah. Menurutnya, sinergi yang baik akan mendorong pembangunan yang lebih tepat sasaran dan efektif, serta mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat di daerah.
Diskusi ini diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif bagi DPR RI dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada kepentingan daerah, serta memperkuat kemandirian fiskal daerah demi pembangunan yang merata di seluruh Indonesia.
