Nasional — Fenomena kepala daerah berurusan dengan hukum akibat pengelolaan Dana Siap Pakai (DSP) Bencana tanpa Rencana Umum Pengadaan (RUP) menjadi persoalan serius yang menarik perhatian publik. Berawal dari musibah bencana alam yang seharusnya disikapi dengan cepat dan tepat, justru berakhir di meja hijau dengan terdakwa para pemimpin daerah.
Memahami Hakikat Dana Siap Pakai (DSP) Bencana ✔
DSP merupakan instrumen keuangan yang dicadangkan pemerintah untuk respons cepat saat terjadi bencana. Karakteristik utamanya adalah fleksibilitas—dana ini dapat digunakan kapan saja tanpa harus menunggu proses birokrasi yang berbelit. Namun, fleksibilitas tersebut bukan berarti tanpa aturan dan dapat digunakan secara semena-mena.
Penggunaan DSP terikat pada dua ketentuan fundamental. Pertama, peruntukan khusus yang membatasi dana hanya untuk fase tanggap darurat dan transisi, misalnya perbaikan hunian sementara bagi warga terdampak. Pelarangan alih fungsi dana bersifat mutlak—penggunaan untuk keperluan di luar ketentuan merupakan tindak pidana korupsi. Kedua, pengawasan ketat yang mewajibkan kepatuhan terhadap Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) BNPB serta akuntabilitas penuh dari kepala daerah sebagai penanggung jawab tertinggi.
Relevansi “Tanpa RUP” dalam Pengelolaan Dana Darurat ✔
Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada dasarnya adalah dokumen perencanaan belanja barang dan jasa pemerintah. Dalam kondisi normal, setiap pengadaan harus masuk dalam RUP, dan pelanggaran prosedur ini bisa berimplikasi pidana.
Namun, terdapat aturan khusus untuk situasi darurat bencana. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) secara tegas memberikan pengecualian prosedur untuk penanganan keadaan darurat. Dengan demikian, frasa “tanpa RUP” tidak otomatis melanggar hukum, selama pengelolaan dana sesuai ketentuan darurat dan dijalankan dengan penuh akuntabilitas.
Inilah titik kritis yang kerap disalahpahami. Kemudahan prosedur seharusnya menjadi solusi cepat saat darurat, bukan celah untuk bertindak di luar koridor hukum.
Akar Masalah: Ketika Kemudahan Disalahgunakan ✔
Meskipun regulasi memberikan pengecualian prosedur, praktik korupsi tetap terjadi karena beberapa faktor: regulasi justru dilanggar, kemudahan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan, pertanggungjawaban diabaikan, dan terjadi pemotongan dana bantuan yang seharusnya utuh sampai ke tangan masyarakat terdampak.
Kasus Sitaro: Contoh Gamblang Penyalahgunaan DSP ✔
Erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara, menjadi kasus paling gamblang dalam fenomena ini. Kepala daerah dan jajarannya mengatur serta menunjuk langsung toko material rekanan, sebuah tindakan yang melanggar Juklak BNPB. Padahal, aturan menekankan bahwa keputusan belanja di tangan masyarakat, bukan pemerintah daerah.
Akibat pelanggaran ini, kerugian negara ditaksir mencapai Rp22,7 miliar dari total anggaran Rp35,7 miliar. Tidak hanya bupati definitif yang diseret ke meja hijau, mantan Penjabat Bupati yang membiarkan proses berlarut-larut juga ikut menjadi tersangka. Mereka dijerat dengan Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 403 dan 404 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru.
Modus Serupa di Berbagai Daerah ✔
Kasus Sitaro bukanlah kejadian tunggal. Pola serupa dengan modus penunjukan langsung rekanan dan pengadaan fiktif juga terjadi di Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku, serta Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Ini menunjukkan bahwa persoalan pengelolaan DSP tanpa prosedur yang akuntabel telah menjadi pola yang meluas.
Kesimpulan: Bukan “Tanpa RUP” Akar Masalahnya ✔
Dari serangkaian kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa “tanpa RUP” bukanlah akar masalah. Frasa tersebut hanyalah pintu masuk terjadinya korupsi jika dana darurat tidak dikelola secara akuntabel, transparan, dan sesuai prosedur darurat yang berlaku.
Kasus Sitaro menjadi bukti sah bahwa kekuasaan mengelola dana darurat memiliki tanggung jawab pidana yang sangat tegas. Kegagalan dalam mempertanggungjawabkan dana darurat yang seharusnya menjadi penyelamat masyarakat justru berbalik menjadi jerat hukum bagi kepala daerah.
Pesan moral dari fenomena ini adalah bahwa kemudahan prosedur di masa darurat harus diimbangi dengan integritas yang lebih tinggi. Karena ketika bencana berlalu dan proses hukum dimulai, tidak ada lagi yang namanya “keadaan darurat” yang dapat melindungi pelanggaran hukum.
Penulis: Rukminto Rachman
